Kepala BAIS TNI Diganti Usai Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Jakarta, MI – Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan pergantian jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) sebagai bagian dari langkah evaluasi internal menyusul kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Aulia Dwi Nasrullah menyatakan bahwa serah terima jabatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban institusi atas insiden yang melibatkan oknum prajurit.

"Sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais," kata Mayjen Aulia Dwi, Rabu (25/3/2026).

Aulia menjelaskan bahwa pergantian jabatan ini merupakan bagian dari langkah pembenahan internal TNI yang dibahas bersama Kementerian Pertahanan.

Rapat evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Prabowo Subianto agar TNI memperkuat disiplin dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum di internal.

"Tentara Nasional Indonesia menegaskan komitmennya dengan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI," ujarnya.

Sebelumnya, Puspom TNI telah mengamankan empat oknum prajurit BAIS TNI yang diduga terlibat dalam aksi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Komandan Puspom TNI, Yusri Nuryanto, mengungkapkan bahwa keempat prajurit tersebut masing-masing berinisial NBB, SL, BHW, dan ES.

Mereka saat ini telah ditahan sementara di Puspom TNI untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Sebagai informasi, Andrie Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal sesaat setelah menyelesaikan rekaman podcast yang membahas isu remiliterisme dan judicial review di Indonesia. 

Peristiwa penyiraman air keras tersebut terjadi pada Kamis malam (12/3/2026) sekitar pukul 23.37 WIB.

Akibat serangan tersebut, Andrie mengalami luka bakar serius hingga sekitar 20 persen pada tubuhnya, termasuk pada bagian mata.

Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS ini menjadi sorotan publik karena dinilai berkaitan dengan keamanan aktivis dan perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia.