Diam-Diam Dialihkan, Kini Disorot: MAKI Dorong DPR Bedah ‘Blunder’ Penahanan Yaqut

Jakarta, MI – Polemik pengalihan penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, kembali memanas. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) resmi melayangkan surat ke Komisi III DPR RI, mendesak pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut dugaan penyimpangan di balik keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan surat permohonan pembentukan Panja telah dikirim melalui jalur resmi daring DPR RI. Langkah ini disebut sebagai upaya mendorong pengawasan eksternal terhadap KPK yang dinilai perlu dipertajam.

“Panja DPR tetap diperlukan sebagai pengawas eksternal. DPR sebagai wakil rakyat memiliki fungsi kontrol, bahkan dalam batas tertentu bisa memengaruhi kebijakan anggaran KPK jika kinerjanya dinilai buruk,” ujar Boyamin dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, pembentukan Panja juga penting untuk melengkapi pengawasan yang telah dilakukan Dewan Pengawas KPK. Ia menilai, mekanisme internal saja tidak cukup untuk mengurai persoalan yang dinilai janggal dalam kasus ini.

Meski Yaqut telah dikembalikan ke rumah tahanan, MAKI menilai polemik tidak serta-merta selesai. Justru, kata Boyamin, pengalihan penahanan rumah yang dilakukan secara diam-diam menjadi titik krusial yang harus dibedah secara terbuka.

“Peristiwa itu sudah terjadi. Ada pengalihan tahanan rumah secara sembunyi-sembunyi dan berbagai dugaan penyimpangan lain. Ini harus dipotret secara utuh, bukan ditutup dengan pengembalian ke rutan,” tegasnya.

Lebih jauh, MAKI juga menyoroti adanya dugaan intervensi pihak luar terhadap KPK dalam pengambilan keputusan tersebut. Dugaan ini, menurut Boyamin, sejalan dengan pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh Mahfud MD melalui media sosial.

Karena itu, Panja Komisi III dinilai menjadi instrumen penting untuk membongkar secara menyeluruh dugaan intervensi sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan bagi lembaga antirasuah tersebut.

Desakan MAKI ini menempatkan DPR di persimpangan: apakah akan mengambil peran aktif membedah dugaan “blunder” KPK, atau membiarkan polemik ini mereda tanpa kejelasan.

Kini, publik menunggu langkah Komisi III apakah akan membuka tabir di balik keputusan kontroversial itu, atau justru membiarkannya tetap menjadi misteri di ruang gelap penegakan hukum.