PLN Gagal Kelola Gas, Rp39,5 M Terbakar Sia-sia!

Jakarta, MI – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap praktik pengoperasian pembangkit listrik berbahan bakar gas milik PT PLN (Persero) di Sistem Sumatera yang dinilai tidak efisien dan berdampak langsung pada pembengkakan biaya produksi listrik (BPP) sepanjang 2023.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 35/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2025 tertanggal 29 Juli 2025, sebagaimana data yang diperoleh Monitorindonesia.com, Senin (30/3/2026).

BPK secara tegas menyebut “Pengoperasian pembangkit gas pada Sistem Sumatera belum efisien yang mengakibatkan peningkatan BPP pembangkitan tahun 2023 sebesar Rp39.542.405.967,69.”

Audit menemukan, ketidakefisienan ini terjadi karena sistem dispatch PLN—melalui aplikasi JROS (Joined Resources Optimization and Scheduler)—tidak mengoptimalkan biaya energi secara akurat. Salah satu akar masalahnya adalah penggunaan parameter harga gas yang tidak tepat.

“Data harga gas pada aplikasi JROS Sistem Sumatera tidak membedakan harga HGBT dan harga PJBG yang ada,” tulis BPK.

Akibatnya, simulasi dan perencanaan produksi listrik menjadi bias, sehingga pembangkit tidak beroperasi pada skema biaya terendah (least cost). 

Bahkan, BPK menyoroti bahwa PLN masih menggunakan satu acuan harga gas, padahal dalam praktik terdapat skema harga berbeda yang seharusnya menjadi dasar optimasi.

Lebih jauh, BPK mengungkap kelemahan serius di internal PLN. Direksi dinilai belum memiliki pedoman teknis yang memadai dalam pengelolaan sistem operasi energi primer.

“Direksi PT PLN belum menyusun ketentuan atau petunjuk teknis yang mengatur secara rinci mengenai perencanaan operasi sistem dan menyeluruh,” tegas BPK.

Tak hanya itu, pejabat operasional di tingkat wilayah juga dinilai lalai. General Manager UI P3B Sumatera disebut kurang cermat dalam memutakhirkan data harga gas, yang berimbas pada kesalahan pengambilan keputusan dalam dispatch pembangkit.

BPK juga menyinggung adanya praktik penggunaan harga gas yang tidak sesuai kondisi riil di lapangan. Dalam realisasi, PLN justru membeli gas dengan harga lebih tinggi, sementara dalam simulasi tetap menggunakan harga lebih rendah.

“Setting parameter harga gas pada JROS yang tidak tepat mengakibatkan kesalahan dalam proses realisasi dispatch pembangkit yang berdampak pada peningkatan BPP tenaga listrik,” tulis BPK.

Atas temuan ini, BPK merekomendasikan agar Direksi PLN segera menyusun aturan teknis yang komprehensif serta memastikan seluruh unit operasi mematuhi standar perencanaan berbasis efisiensi biaya.

Hingga berita ini diturunkan, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, tidak pernah memberikan jawaban atas upaya konfirmasi Monitorindonesia.com.