Airlangga Diseret Kasus CPO Lalu Sunyi, Penegakan Hukum Dipertanyakan

Jakarta, MI – Nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sempat terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) periode 2021–2022 yang ditangani Kejaksaan Agung. 

Namun hingga kini, penanganan kasus tersebut terkesan jalan di tempat tanpa kejelasan perkembangan.

Sebagaimana data yang diperoleh Monitorindonesia.com, Senin (30/3/2026), Airlangga bahkan dikabarkan pernah menerima surat pemanggilan sebagai saksi. Namun, ia membantah mengetahui hal tersebut.

“Waduh, saya tidak paham,” ujar Airlangga saat ditemui di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (16/8/2024) silam.

Pernyataan tersebut justru memunculkan tanda tanya publik, mengingat kasus ini sebelumnya menjadi sorotan nasional karena berdampak luas terhadap kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar kala itu juga mengaku belum mendapat informasi resmi dari tim penyidik terkait pemanggilan tersebut. “Itu juga baru kami dengar dari media, kami belum mendapatkan informasi itu,” katanya.

Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung saat ini Anang Supriatna belum menjawab konfirmasi Monitorindonesia.com, Senin (30/3/2026) soal perkembangan kasus ini dan soal kapan penjadwalan pemeriksaan saksi-saksi lagi termasuk Airlangga.

Menyoal itu, Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai lambannya perkembangan kasus ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

“Kejaksaan harus transparan. Jangan sampai publik menilai ada perlakuan berbeda ketika kasus menyentuh elit kekuasaan. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih,” tegas Trubus kepada Monitorindonesia.com, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, kasus CPO bukan sekadar perkara administratif, melainkan menyangkut kebijakan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat luas.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kelangkaan minyak goreng waktu itu nyata dirasakan rakyat. Kalau ada indikasi penyimpangan kebijakan, harus diusut tuntas tanpa kompromi,” ujarnya.

Jejak Kasus: Dari Kelangkaan Hingga Korporasi Tersangka

Kasus ini bermula dari krisis minyak goreng pada akhir 2021 hingga awal 2022, ketika harga CPO melonjak akibat dampak global, termasuk konflik Rusia-Ukraina. Ironisnya, Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia justru mengalami kelangkaan.

Pemerintah kala itu menerbitkan berbagai kebijakan, termasuk HET melalui Peraturan Menteri Perdagangan oleh Muhammad Lutfi. Namun kebijakan tersebut gagal menstabilkan pasokan.

Dalam penyidikan, Kejaksaan Agung menemukan adanya keuntungan besar bagi korporasi sawit seperti Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group yang lebih memilih ekspor dibanding memenuhi kebutuhan domestik.

Sejumlah pihak telah dihukum, termasuk mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana, serta Lin Che Wei yang disebut sebagai penghubung antara pengusaha dan pengambil kebijakan.

Dalam kesaksiannya, Lin Che Wei mengungkap adanya dugaan peran strategis Airlangga dalam arah kebijakan, sementara Lutfi bertindak sebagai eksekutor.

Meski pernah diperiksa sebagai saksi pada 24 Juli, nama Airlangga seolah menghilang dari perkembangan perkara. Hingga kini, belum ada kejelasan apakah akan ada pemeriksaan lanjutan atau peningkatan status hukum.

Upaya konfirmasi Monitorindonesia.com kepada Airlangga dalam beberapa bulan terakhir juga tak mendapat respons.

Pun, Trubus mengingatkan, jika kasus ini terus menggantung, dampaknya bukan hanya pada citra penegak hukum, tetapi juga legitimasi pemerintah.

“Kalau dibiarkan tanpa kepastian, ini bisa menjadi preseden buruk. Publik bisa kehilangan kepercayaan bahwa hukum benar-benar bekerja,” pungkasnya.