Prabowo vs Laporan Palsu, FITRA Soroti Risiko Besar

Jakarta, MI - Peringatan keras Presiden Prabowo Subianto soal larangan laporan “asal bapak senang” tak sekadar teguran biasa. Di balik itu, tersingkap persoalan yang lebih mendasar: retaknya kepercayaan terhadap data di jantung pemerintahan.

Nada tegas itu disampaikan Prabowo dalam seremoni satu tahun Danantara Indonesia di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Ia mengaku kesulitan memperoleh laporan yang benar dari jajarannya.

“Jangan main-main lagi dengan saya laporan palsu,” ujarnya, menyinggung praktik laporan yang sekadar menyenangkan atasan.

Bagi Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, pernyataan itu bukan sekadar sinyal disiplin birokrasi.

Ia menyebutnya sebagai penegasan arah tata kelola pemerintahan berbasis fakta, bukan formalitas atau pencitraan.

“Kalau laporan dimanipulasi atau terlalu rapi, kebijakan berisiko tidak menyentuh realitas. Negara bisa tampak stabil di atas kertas, tapi rapuh di lapangan,” kata Badiul saat dihubungi Monitorindonesia.com, Senin (29/3/2026)

Ia menekankan, kredibilitas dan transparansi laporan menjadi krusial dalam tiga dimensi utama.

Pertama, sebagai fondasi pengambilan keputusan negara. Ketika data disusun untuk menyenangkan atasan, kebijakan yang lahir berpotensi keliru dan menciptakan ilusi keberhasilan.

Kedua, sebagai mekanisme kontrol internal kekuasaan. Tanpa laporan yang jujur, Presiden kehilangan alat pengawasan paling dasar terhadap kabinetnya sendiri. Dalam konteks ini, loyalitas, kata Badiul, bukan diukur dari laporan yang baik-baik saja, melainkan keberanian menyampaikan fakta, termasuk yang pahit.

Ketiga, sebagai basis kepercayaan publik. Di tengah masyarakat yang kian kritis, inkonsistensi antara data dan realitas akan cepat menggerus legitimasi pemerintah. Sebaliknya, transparansi yang konsisten justru memperkuat kepercayaan.

Sorotan juga datang dari pengamat politik Rocky Gerung. Ia membaca pernyataan Prabowo sebagai indikasi menurunnya kepercayaan Presiden terhadap laporan internal.

Rocky menduga ada ketidaksesuaian data yang selama ini beredar, mulai dari angka pertumbuhan ekonomi hingga data pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia mencontohkan angka PHK yang disebut sekitar 100 ribu orang. Menurutnya, angka riil bisa jauh lebih besar jika mengacu pada data pelaku usaha.

Tak hanya soal angka, perbedaan narasi antara Presiden dan menterinya juga mencuat. Saat Prabowo memperingatkan potensi krisis global akibat konflik geopolitik, sejumlah menteri justru menampilkan optimisme mulai dari klaim ketahanan energi hingga kecukupan stok pangan.

Menurut Badiul, peringatan Presiden seharusnya tidak berhenti sebagai retorika elite. Ia mendorong langkah konkret seperti digitalisasi sistem pelaporan, audit independen, serta perlindungan bagi pelapor internal (whistleblower).

“Tanpa itu, budaya asal bapak senang akan terus berulang dalam wajah berbeda,” ujarnya.

Ia juga menilai wajar jika publik mulai mendorong evaluasi bahkan reshuffle kabinet, bila terbukti ada praktik laporan tidak jujur.

 Langkah tersebut penting agar peringatan Presiden tidak berhenti sebagai pesan moral, tetapi berujung pada penegakan standar integritas.

Peringatan Prabowo kini menjadi lebih dari sekadar teguran. Ia membuka kemungkinan adanya persoalan serius dalam tata kelola informasi negara sebuah titik rawan yang bisa menentukan apakah kebijakan lahir dari realitas, atau sekadar ilusi yang dipoles rapi.