Bersihkan "Geng Solo" dari Kabinet dan Istana untuk Hindari Chaos

Jakarta, MI - Kekhawatiran serius soal arah ekonomi Indonesia menjelang pertengahan 2026 mencuat dari lingkaran elite nasional. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengungkap adanya peringatan keras dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait potensi kekacauan nasional pada Juli–Agustus 2026.

Peringatan itu, menurut Said Didu, disampaikan langsung dalam pertemuan tertutup pada 17 Februari 2026 yang berlangsung hampir dua jam. Dalam diskusi tersebut, JK disebut menyoroti dua tekanan besar yang sedang dihadapi Indonesia: gejolak geopolitik global, khususnya ketegangan Iran dengan Amerika Serikat, serta beban utang negara yang disebut sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo.

“Pak JK betul-betul prihatin terhadap keadaan yang dihadapi negara,” ujar Said Didu dalam wawancara disalah satu acara diskusi, dikutip Senin (30/3/2026).

Tak berhenti di situ, pertemuan lanjutan pada 15 Maret 2026 yang mempertemukan JK, Said Didu, dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo ikut memicu spekulasi politik. Said Didu mengakui, pihak istana sempat mempertanyakan maksud pertemuan tersebut. Namun ia menegaskan, agenda itu murni untuk mencari solusi, bukan manuver kekuasaan.

Dalam pengakuannya, Said Didu menyebut JK menitipkan sembilan pesan khusus yang hanya ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pesan tersebut sengaja dirahasiakan demi menjaga stabilitas pemerintahan.

Meski tidak diungkap secara rinci, Said Didu memberi gambaran bahwa pesan itu mencakup tiga sosok yang dinilai berpotensi merusak pemerintahan, tiga program yang dianggap berisiko, serta tiga langkah solusi yang mendesak untuk diambil.

Said Didu juga memaparkan simulasi kondisi fiskal yang disebutnya mengkhawatirkan. Dalam dua bulan awal pemerintahan, defisit disebut sudah menyentuh Rp200 triliun. Jika tren itu berlanjut, ia memperkirakan defisit bisa menembus Rp1.000 triliun pada Juli–Agustus 2026.

Angka tersebut, menurutnya, berpotensi memicu efek domino terhadap pelayanan publik. “Jalan akan rusak, daerah kehabisan anggaran, hingga Puskesmas tidak bisa lagi melayani masyarakat,” ujarnya menggambarkan skenario terburuk.

Selain faktor ekonomi, Said Didu juga mengkritik keras keberadaan “faksi pembisik” di sekitar Presiden Prabowo. Ia menilai kelompok ini kerap melabeli pihak-pihak kritis sebagai musuh atau antek asing demi menjaga posisi di lingkar kekuasaan.

“Faksi ini tidak punya kualitas. Mereka hidup dari menciptakan stigma,” tegasnya.

Said Didu menegaskan bahwa dirinya, JK, dan Gatot Nurmantyo tidak berada di barisan oposisi. Sebaliknya, mereka mengklaim tengah berupaya memberi peringatan dini agar pemerintah tidak terjebak dalam krisis yang lebih dalam.

Ia juga mengaku masih menaruh harapan pada kepemimpinan Prabowo, setelah berdiskusi dengan sejumlah tokoh nasional seperti Emil Salim, Dahlan Iskan, Sofjan Wanandi, dan Peter Gontha.

Menanggapi wacana menjatuhkan pemerintahan, Said Didu justru menolak keras. Ia menilai langkah tersebut hanya akan membuka ruang bagi kembalinya kelompok lama yang ia sebut sebagai “oligarki”.

“Lebih mudah memperbaiki orang-orang di sekitar Prabowo daripada menjatuhkan Prabowo,” ujarnya.

Di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika politik domestik, peringatan dari lingkar elite ini menjadi sinyal bahwa ancaman krisis bukan lagi sekadar wacana melainkan potensi nyata yang menunggu respons cepat pemerintah.