KPK Sikat Rumah Elite DPRD Jabar, Duit Ratusan Juta Diamankan—Bau Suap Proyek Makin Menyengat

Jakarta, MI - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian agresif. Rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, di Bandung digeledah pada Rabu (1/4/2026).

Dari penggeledahan itu, penyidik menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga kuat terkait praktik kotor proyek daerah.

Aroma busuk dugaan suap ijon proyek dan gratifikasi mencuat dalam perkara yang juga menyeret Bupati Bekasi periode 2025–2030, Ade Kuswara. KPK mengendus aliran dana yang tidak wajar, mengarah pada pola permainan proyek yang sudah lama disorot publik.

“Penyidik mengamankan dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai ratusan juta rupiah dari ruangan saudara ONS,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (2/4/2026).

Upaya membangun narasi miring soal penggeledahan langsung ditepis. Isu bahwa CCTV dimatikan oleh penyidik dibantah tegas. KPK menyatakan kamera pengawas justru dimatikan oleh pihak keluarga. “Penyidik hanya melakukan pengecekan dan tidak menyita CCTV,” kata Budi, menutup ruang spekulasi.

KPK juga memastikan proses penggeledahan berjalan sesuai aturan hukum, lengkap dengan administrasi dan disaksikan pihak keluarga serta lingkungan setempat. Artinya, tak ada alasan untuk meragukan legalitas tindakan tersebut.

Nama Ono sendiri bukan orang baru dalam pusaran kasus ini. Ia sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi pada Januari 2026 dan diduga ikut kecipratan aliran dana dari pengusaha Sarjan—aktor penting dalam skema suap ini.

Dalam perkara yang sama, KPK telah menahan Ade Kuswara, Kepala Desa Sukadami H.M. Kunang—yang juga ayah Ade—serta Sarjan dari pihak swasta. Konstruksi kasusnya terang: pihak penerima dijerat pasal suap dan gratifikasi, sementara pemberi suap sudah lebih dulu diseret ke meja hijau.

Di Pengadilan Tipikor Bandung, Sarjan didakwa mengucurkan sekitar Rp11,4 miliar demi mengamankan proyek Tahun Anggaran 2025. Uang itu mengalir melalui sejumlah perantara, mengindikasikan praktik korupsi yang bukan lagi sporadis, melainkan terorganisir.

Penggeledahan ini bukan sekadar formalitas. Ini alarm keras bahwa KPK mulai membongkar jejaring kekuasaan di balik proyek-proyek daerah. Jika benang merah terus ditarik, bukan tidak mungkin lingkaran kasus ini melebar dan menyeret lebih banyak nama dari elite politik.