Menteri Dody Ditantang Buktikan Nyali: Penjarakan Dirjen “Kebal Hukum” di PU!

Jakarta, MI — Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Prof. Trubus Rahardiansah, melontarkan kritik tajam sekaligus tantangan terbuka kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo agar tidak berhenti pada retorika “bersih-bersih” internal, melainkan berani menindak tegas hingga memenjarakan pejabat tinggi yang diduga kebal hukum.

Dalam perbincangan dengan Monitorindonesia.com, Kamis (2/4/2026) malam, Trubus menegaskan bahwa pernyataan Dody soal adanya “deep state” dan dirjen yang untouchable bukan sekadar pengakuan biasa, melainkan alarm keras atas bobroknya tata kelola di Kementerian PU.

“Kalau menteri sendiri sudah mengakui ada ‘deep state’ dan dirjen yang kebal hukum, itu artinya masalahnya sudah sangat serius. Ini bukan lagi isu internal, ini sudah masuk kategori kejahatan struktural,” tegas Trubus.

Ia menilai, dalam situasi seperti ini, langkah normatif seperti rotasi jabatan atau pengunduran diri pejabat tidak cukup. Menurutnya, tindakan hukum harus menjadi prioritas utama.

“Jangan hanya mutasi atau ‘diputar’. Itu cara lama yang justru melanggengkan praktik korupsi. Kalau mau bersih, ya harus berani memenjarakan. Tidak ada pilihan lain,” ujarnya.

Trubus bahkan secara eksplisit menantang Dody untuk membuktikan keberanian politiknya sebagai menteri.

“Kalau berani bicara ‘bersih-bersih’, buktikan. Penjarakan dirjen yang diduga kebal hukum itu. Kalau tidak, publik akan melihat ini hanya gertakan,” katanya.

Menurut dia, praktik “deep state” di kementerian menunjukkan adanya jaringan kekuasaan informal yang selama ini bekerja di balik layar dan sulit disentuh. Kondisi ini, kata Trubus, tidak mungkin dibongkar tanpa keberanian luar biasa dari pimpinan tertinggi.

“Deep state itu artinya ada kekuatan tersembunyi yang lebih kuat dari sistem formal. Kalau menteri tidak tegas, dia bisa dikendalikan oleh jaringan itu,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pengakuan Dody yang menemukan berbagai kejanggalan dalam laporan dugaan penyimpangan anggaran di Kementerian PU, termasuk indikasi aliran dana yang sudah menjadi kebiasaan.

“Kalau sudah disebut ada aliran dan kebiasaan, itu bukan lagi pelanggaran kecil. Itu sudah sistemik. Dan kejahatan sistemik harus dilawan dengan tindakan sistemik juga, yaitu penegakan hukum tanpa kompromi,” kata Trubus.

Lebih lanjut, Trubus mengingatkan bahwa kegagalan menindak pejabat level atas hanya akan memperkuat budaya impunitas di birokrasi.

“Kalau dirjen tidak disentuh, pesan yang sampai ke bawah adalah: korupsi itu aman selama punya posisi kuat. Ini berbahaya sekali,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengungkap adanya dirjen yang melawan menteri dan merasa tidak bisa diaudit. Menurut Trubus, pernyataan presiden tersebut seharusnya menjadi legitimasi politik bagi Dody untuk bertindak lebih keras.

“Presiden sudah terang-terangan bilang ada yang merasa untouchable. Artinya, menteri tidak perlu ragu. Ini sudah ada backing politik. Tinggal kemauan saja,” katanya.

Trubus menegaskan, publik saat ini tidak membutuhkan narasi, melainkan tindakan nyata. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat bergantung pada keberanian menindak elite.

“Publik sudah capek dengan jargon reformasi. Yang ditunggu itu siapa yang ditangkap, siapa yang dipenjara. Itu ukuran keberhasilan,” tegasnya.

Ia juga mengkritik pola lama yang cenderung menyelesaikan kasus secara internal tanpa proses hukum terbuka.

“Kalau hanya mundur atau dicopot, itu bukan hukuman. Itu justru jalan aman. Harus ada efek jera, dan efek jera itu hanya bisa lewat pidana,” ujarnya lagi.

Menurut Trubus, sektor pekerjaan umum sangat rentan terhadap praktik korupsi karena berkaitan langsung dengan proyek bernilai besar dan aliran anggaran negara. Karena itu, pembenahan di sektor ini harus menjadi prioritas nasional.

“PU itu sektor basah, semua orang tahu. Kalau di sini tidak dibersihkan secara total, maka kebocoran APBN akan terus terjadi,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa praktik kecil yang dianggap sepele, seperti yang disinggung Dody, justru merupakan pintu masuk korupsi besar.

“Korupsi itu tidak langsung besar. Dia dimulai dari hal-hal kecil yang dibiarkan. Lama-lama jadi budaya. Nah, budaya ini yang sekarang diakui sendiri oleh menterinya,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Trubus kembali menegaskan bahwa momentum ini tidak boleh disia-siakan.

“Ini kesempatan emas untuk reformasi total. Tapi kalau tidak berani menyentuh dirjen yang kebal hukum, maka semua pernyataan itu akan runtuh. Reformasi hanya akan jadi slogan kosong,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap adanya deep state di Kementerian PU. Dia menyebut ada penyelewengan yang dilakukan sejumlah orang dan sudah menjadi kebiasaan.

Hal itu disampaikan Dody usai membaca draf laporan terkait dugaan penyimpangan anggaran di Kementerian PU. Dody mengaku banyak keanehan yang muncul dari draf laporan berjumlah 50 halaman yang diterimanya sejak pagi ini.

"Saya hanya mau mengkonfirmasikan apa yang disampaikan Bapak Prabowo Subianto itu sangat-sangat benar, deep state itu ada di semua kementerian, terutama PU," kata Dody kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Minggu (29/3/2026).

Dody kemudian ditanya mengenai adanya sosok Dirjen di PU yang dianggap kebal dari hukum atau untouchable. Dia mengakui keberadaan deep state menjadi bukti adanya sosok Dirjen yang untouchable tersebut.

"Ada (deep state dan dirjen untouchable). Ini bukti, bukti yang sudah clear. Bener-bener clear, saya baca buku laporan itu melongo," katanya.

"Saya sudah merasa ada deep state di Kementerian PU tapi saya nggak pernah mengira sejauh ini mereka beraninya, even ke Menteri nggak peduli. Saya benar-benar nggak mengira, kaget aja," sambungnya.

Dody mengaku akan memanggil Irjen Kementerian PU pada Senin (30/3) besok. Dia akan membahas draf laporan terkait dugaan penyimpangan anggaran di Kementerian PU.

Lebih lanjut Dody mengatakan akan menggunakan wewenang sebagai Menteri untuk melakukan audit secara internal. Langkah pertama yang sudah ia lakukan dalam mengamankan anggaran Kementerian PU agar tidak dikorupsi adalah melakukan rotasi jabatan atau tour of duty.

"Sebetulnya yang paling mudah itu sering-sering ganti Kepala Baleg, Kasatker, PPK, karena uangnya di situ kan. Uangnya memang muter di PPK, Kasatker, Kepala Baleg, tapi memang ada alirannya ke atas. Paling benar diputar aja," katanya.

Dia menyinggung adanya kebiasaan mengenai penyelewengan anggaran di Kementerian PU yang kini menjadi pekerjaan rumahnya untuk dibenahi.

"Aliran itu sudah biasa, kebiasaan yang tidak boleh dilanjutkan dan tidak seharusnya lagi dikerjakan," ujar Dody.

Prabowo Singgung Ada Dirjen Melawan Menteri

Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung adanya Dirjen yang melawan Menteri. Hal ini disampaikannya dalam wawancara bersama dua jurnalis senior dan empat pengamat di kediamannya di Hambalang, Selasa (17/3/2026).

Menurut Prabowo, praktik-praktik menyimpang tidak bisa lagi dibiarkan dan harus dibenahi secara konsisten pada pemerintahan. Dalam diskusi tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembenahan dari dalam masing-masing institusi.

"Makanya saya, semua kawan-kawan di semua lembaga saya tanya, You (Anda) bersihkan dirimu, atau You (Anda) nanti akan dibersihkan, dan Saya lihat beberapa menteri saya sudah kelihatan sudah mulai benar. Ada orang yang kelihatan soft, tapi ada dirjen-dirjen yang nakal-nakal, langsung dipecat," jelas Prabowo.

Penegasan tersebut kemudian diperkuat dengan contoh di tingkat kabinet. Presiden Prabowo menyinggung langkah yang diambil Menteri Pekerjaan Umum (PU) sebagai bagian dari upaya pembenahan internal.

"Kalau Anda lihat Menteri PU saya sekarang, Pak Dody ya, orangnya kan baik, tapi ada yang mau main-main, dia praaak, dia pecat dua dirjen," ujar Prabowo.

Hal tersebut merujuk pada langkah yang diambil Menteri PU Dody Hanggodo dalam melakukan bersih-bersih. Salah satunya penindakan terhadap pejabat setingkat Dirjen di lingkungan Kementerian PU d imana dua pejabat tersebut diketahui mengundurkan diri setelah melalui proses evaluasi dan pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin berat, sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas di internal kementerian.

Meski demikian, Prabowo mengakui proses pembenahan tersebut tidak berjalan mudah. Ia mengungkap adanya tantangan serius, terutama resistensi dari dalam institusi itu sendiri.

"Kita menemukan deep-state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani melawan menteri. Akhirnya kita pecatkan banyak sekali dirjen-dirjen. Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable. Ada lembaga-lembaga yang merasa tidak boleh diaudit. Ini pekerjaan tidak ringan," tandas Prabowo.