Dipanggil KPK, Pengusaha Rokok Menghilang

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi ujian kooperatifitas saksi dalam mengusut dugaan korupsi di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. 

Pengusaha rokok, Muhammad Suryo (MS), yang dipanggil sebagai saksi pada 2 April 2026, justru absen tanpa konfirmasi memantik tanda tanya baru di tengah pengembangan perkara yang kian melebar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut hingga kini belum ada penjelasan dari yang bersangkutan. Lembaga antirasuah itu memastikan akan kembali melakukan koordinasi guna menghadirkan MS dalam pemeriksaan berikutnya.

“Kami mengimbau agar saksi kooperatif. Setiap keterangan sangat penting untuk membuat perkara ini terang benderang,” ujar Budi di Jakarta, Jumat (3/4/2026).

Absennya MS menjadi sorotan lantaran KPK tengah menelusuri dugaan aliran uang dalam pengurusan cukai dan kepabeanan sektor yang sebelumnya telah diseret ke pusaran korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026.

Dalam OTT tersebut, KPK menciduk sejumlah pejabat strategis, termasuk Rizal, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. Sehari berselang, KPK menetapkan enam tersangka dari total 17 orang yang diamankan.

Para tersangka berasal dari lingkaran pejabat Bea Cukai hingga pihak swasta, di antaranya Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan, serta pelaku usaha seperti John Field dan Dedy Kurniawan.

Tak berhenti di situ, KPK kembali menambah daftar tersangka dengan menetapkan Budiman Bayu Prasojo pada 26 Februari 2026. Sehari kemudian, penyidik mengungkap temuan signifikan berupa uang tunai Rp5,19 miliar dalam lima koper yang disita dari sebuah rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan.

Uang tersebut diduga kuat terkait praktik suap dalam pengurusan kepabeanan dan cukai, memperkuat dugaan bahwa kasus ini bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan praktik sistemik yang melibatkan jejaring pejabat dan pelaku usaha.

Ketidakhadiran Muhammad Suryo kini menjadi kepingan penting yang belum terjawab. Di tengah upaya KPK membongkar rantai suap hingga ke hulu, sikap tidak kooperatif justru berpotensi memperlambat pengungkapan aktor-aktor kunci di balik praktik lancung impor barang tiruan dan manipulasi cukai.

KPK menegaskan, pemeriksaan saksi bukan sekadar formalitas, melainkan pintu masuk untuk mengurai aliran dana dan peran masing-masing pihak dalam skandal yang telah menyeret pejabat tinggi hingga pelaku usaha logistik.