BREAKINGNEWS

KPK Bidik Biro Haji, Jejak Korupsi Kuota Rp622 Miliar

KPK Bidik Biro Haji, Jejak Korupsi Kuota Rp622 Miliar
Budi Prasetyo Juru Bicara KPK. (Dok Istimewa)

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggeser bidikan ke sektor hulu biro penyelenggara haji khusus (PIHK) yang diduga menjadi simpul penting dalam aliran perkara bernilai ratusan miliar rupiah.

KPK menjadwalkan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) pada pekan depan. Langkah ini menjadi babak lanjutan dalam mengurai dugaan korupsi kuota haji yang menyeret sejumlah nama besar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan para penyelenggara haji akan diperiksa sebagai saksi guna memperkuat konstruksi perkara. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah, menyesuaikan lokasi para biro perjalanan.

Strategi jemput bola ini, kata Budi, diharapkan mempercepat efektivitas penyidikan. “Pemeriksaan di daerah dilakukan agar proses berjalan lebih efisien, terutama karena para PIHK tersebar di berbagai wilayah,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Langkah KPK menyasar PIHK dinilai krusial. Dalam pusaran kasus ini, biro haji diduga bukan sekadar pelaksana, melainkan berpotensi menjadi mata rantai distribusi kuota yang diselewengkan.

Kasus ini sendiri telah bergulir sejak Agustus 2025 dan terus berkembang. KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp622 miliar, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tak berhenti di situ, penyidik juga menetapkan dua tersangka baru pada akhir Maret 2026, yakni Direktur Operasional Maktour Ismail Adham dan Ketua Umum Kesthuri Asrul Aziz Taba.

Sementara itu, dinamika penahanan Yaqut sempat menjadi sorotan. Setelah sempat dialihkan menjadi tahanan rumah atas permohonan keluarga, statusnya kembali ke tahanan rutan KPK pada 24 Maret 2026.

Dengan pemeriksaan terhadap PIHK yang segera dimulai, KPK tampak berupaya menelusuri aliran kuota dari level kebijakan hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Fokus ini membuka peluang terungkapnya aktor-aktor lain yang selama ini berada di balik layar distribusi kuota haji.

Pekan depan bisa menjadi titik krusial. Jika simpul biro haji berhasil diurai, bukan tidak mungkin peta besar korupsi kuota haji akan terbuka dan menyeret lebih banyak pihak yang selama ini belum tersentuh.

Topik:

Didin Alkindi

Penulis

Video Terbaru