105 Ribu Pikap Impor Disorot: Proyek Raksasa atau Pintu Skandal Baru?

Jakarta, MI - Gelombang kecurigaan terhadap proyek impor 105.000 unit mobil pikap dari India kian membesar. Di tengah minimnya transparansi, massa Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) turun ke jalan, menekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tak menunggu skandal benar-benar pecah.

Aksi digelar di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2026). Demonstrasi berlangsung panas. Massa membakar spanduk bertuliskan dugaan korupsi PT Agrinas Pangan Nusantara dan melempar botol berisi cat merah sebagai simbol perlawanan terhadap potensi “darah anggaran” yang dipertaruhkan.

Koordinator aksi KAPAK, Adib Alwi, menegaskan aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa, melainkan alarm keras bagi aparat penegak hukum. Menurutnya, proyek impor dalam skala jumbo itu sarat tanda tanya, mulai dari urgensi hingga potensi kerugian negara.

“Ini bukan sekadar pengadaan kendaraan. Ini soal arah kebijakan negara. Mengapa impor? Mengapa jumlahnya masif? Dan siapa yang diuntungkan?” kata Adib dikutip Senin (6/4/2026).

KAPAK menilai, publik justru lebih banyak menerima pertanyaan ketimbang jawaban. Hingga kini, skema pembiayaan proyek disebut belum terang—apakah menggunakan APBN, penugasan BUMN, atau mekanisme lain yang berpotensi membebani keuangan negara secara tersembunyi.

Kondisi ini, menurut Adib, membuka ruang rawan korupsi sejak tahap perencanaan. Ia mengingatkan, proyek besar tanpa basis kebutuhan yang jelas kerap berujung pemborosan—bahkan menjadi ladang bancakan.

Sorotan juga mengarah pada absennya kajian terbuka mengenai kebutuhan 105.000 unit mobil pikap tersebut. Selain itu, mekanisme distribusi ke Koperasi Merah Putih dinilai kabur—mulai dari siapa penerima, bagaimana proses seleksi, hingga indikator keberhasilannya.

Ironisnya, program ini juga dinilai mengabaikan potensi industri otomotif nasional. Padahal, proyek berskala besar semestinya bisa menjadi momentum penguatan produksi dalam negeri, bukan justru membuka keran impor.

“Jika ini dibiarkan, kita hanya mengulang pola lama: proyek besar dibungkus narasi kesejahteraan, tapi berujung kerugian negara,” tegas Adib.

Atas dasar itu, KAPAK mendesak KPK segera melakukan penyelidikan awal, termasuk memanggil pimpinan PT Agrinas Pangan Nusantara dan pihak terkait lainnya. Tekanan juga diarahkan ke DPR agar membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut proyek tersebut secara menyeluruh.

Menurut KAPAK, skala proyek yang masif, indikasi ketertutupan, serta potensi konflik kepentingan menjadi alasan kuat pembentukan Pansus. Tanpa langkah tersebut, DPR berisiko dianggap abai terhadap potensi penyimpangan.

Tak hanya itu, KAPAK juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif secara terbuka. Mereka menilai, penegakan hukum dan pengawasan harus berjalan paralel, tanpa menunggu kerugian negara benar-benar terjadi.

“Kasus mobil Agrinas adalah ujian. Apakah pemerintah berani transparan, DPR berpihak pada rakyat, dan penegak hukum siap bertindak sebelum terlambat,” ujar Adib.

Ia menutup dengan peringatan keras: jika lembaga negara memilih diam, publik akan terus bersuara lebih lantang. Dalam demokrasi, kata dia, diamnya kekuasaan kerap menjadi awal dari skandal yang lebih besar.