Kebal Reshuffle? Jabatan Dirut PLN Disorot Usai Rotasi Kontroversial

Jakarta, MI - Meski tidak masuk dalam barisan pendukung Prabowo Subianto pada Pemilu 2024, posisi Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) justru terlihat semakin kokoh. 

Di saat sejumlah BUMN lain mengalami perombakan besar-besaran, kursi orang nomor satu di perusahaan listrik pelat merah itu seolah kebal dari sentuhan perubahan.

Berbeda dengan dinamika di BUMN lain yang bergerak cepat melakukan penyegaran, pria yang akrab disapa Darmo tersebut justru tampak semakin kuat. Ia dinilai tetap dipertahankan, bahkan terkesan leluasa memainkan pengaruhnya dalam menentukan arah kebijakan internal perusahaan.

Sorotan menguat setelah muncul dugaan praktik “abuse of power” dalam sejumlah keputusan strategis. Indikasi itu mencuat ketika menjelang Idul Fitri 1446 H, Darmo melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris di PLN Batam sebagai anak perusahaan, serta perubahan direksi di PLN Nusantara Power Construction (NPC) yang berada di bawah subholding PLN.

Seorang sumber di PLN Pusat mengungkapkan kejanggalan tersebut. Ia menyebut dua posisi direksi di PLN Nusantara Power yang kosong hingga kini belum diisi dengan alasan menunggu arahan Danantara. Bahkan, RUPS PLN Holding disebut belum digelar, sementara tujuh direksi belum menerima SK pasca perpanjangan masa jabatan Darmawan Prasodjo dan Direktur Keuangan Sinthya Roesly sejak November lalu.

Namun, di tengah kekosongan tersebut, justru terjadi perombakan pada posisi yang masih terisi. “Kami tidak tahu apa kepentingannya. Yang jelas, dua atau tiga hari menjelang Lebaran, terjadi perubahan direksi dan komisaris di PLN Batam serta pergantian direksi di PLN Nusantara Power Construction,” ujar sumber tersebut.

Keputusan lain yang menuai kritik adalah penunjukan mantan General Manager PLN UID Jawa sebagai direksi PLN NPC, padahal yang bersangkutan seharusnya memasuki masa pensiun per 1 April 2025. Langkah ini dianggap tidak lazim, mengingat posisi direksi di NPC setara dengan Senior Manager di Unit Induk.

“Pejabat direksi sebelumnya tidak bermasalah. Tapi karena Dirut menunjukkan kuasanya, penempatan orang-orang tertentu bisa dilakukan dengan mudah, bahkan mengorbankan pegawai lain,” tegas sumber tersebut.

Sorotan juga datang dari Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira. Ia menilai banyak fakta terkait kepemimpinan Dirut PLN yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi Presiden melalui Menteri BUMN untuk melakukan perombakan direksi, termasuk mengganti Darmawan Prasodjo.

“Ini agak janggal. Pertamina, Garuda Indonesia, dan Bulog saja dirutnya diganti, kenapa PLN tidak?” kata Yudhistira.

Ia menambahkan, banyak figur kompeten yang dinilai layak memimpin PLN. Menurutnya, penyegaran diperlukan agar tata kelola perusahaan menjadi lebih sehat dan transparan.

Tak hanya dugaan abuse of power, Yudhistira bersama Relawan Listrik Untuk Negeri juga mengaku telah melaporkan sejumlah dugaan korupsi di tubuh PLN pada era kepemimpinan Darmo ke Kortas Tipikor Polri. Meski masih dalam tahap penyelidikan, mereka optimistis kasus tersebut akan berlanjut ke ranah hukum.

“Kami yakin berbagai kebobrokan di PLN akan terbongkar. Tinggal menunggu waktunya,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Darmawan belum menjawab konfirmasi Monitorindonesia.com.