Jejak Korupsi Tambang Bauksit dan Emas di Kalbar Mengarah ke Meja ESDM

Jakarta, MI - Arah penyidikan dugaan korupsi tambang bauksit dan emas di Kalimantan Barat mulai mengerucut ke jantung proses perizinan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tidak lagi sekadar mengumpulkan keterangan, tetapi menelisik siapa yang berperan dalam membuka jalan praktik tambang bermasalah dari dokumen hingga rekomendasi ekspor.

Langkah itu ditandai dengan pemeriksaan lima pejabat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yakni YB, MA, BE, SD, dan AS. Menariknya, pemeriksaan tidak dilakukan di Pontianak, melainkan dipusatkan di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) di Jakarta lokasi yang kerap menjadi episentrum perkara besar korupsi.

Kepala Kejati Kalbar Emilwan Ridwan melalui Kasi Penerangan Hukum I Wayan Gedin Arianta menjelaskan, pemindahan lokasi pemeriksaan dilakukan setelah para saksi sebelumnya tidak memenuhi panggilan di daerah. Penjadwalan ulang pun dilakukan dengan menarik mereka ke Jakarta.

“Para saksi diperiksa secara maraton pada Kamis, 9 April 2026, di Gedung JAM Pidsus,” kata Wayan, Jumat (10/4/2026).

Pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas. Penyidik membongkar tahapan paling krusial dalam bisnis tambang yakni proses perizinan yang kerap menjadi celah permainan. Mulai dari penyusunan hingga persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), hingga terbitnya rekomendasi ekspor, seluruhnya menjadi fokus penggalian.

Menurut Wayan, kelima saksi memiliki keterkaitan langsung dengan proses tersebut. Artinya, mereka berada di titik strategis yang menentukan apakah sebuah aktivitas tambang bisa berjalan atau tidak.

“Karena saksi-saksi ini terkait langsung dengan proses perizinan RKAB dan rekomendasi ekspor bauksit di wilayah Kalbar,” ujarnya.

Dengan mengunci aspek perizinan, penyidik membuka peluang mengungkap aktor-aktor kunci yang selama ini bermain di balik meja. Kasus ini pun berpotensi tidak berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi merambah ke lingkar pengambil kebijakan.

Kejati Kalbar menegaskan, pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat alat bukti sekaligus mengarah pada penetapan tersangka. Jika pola penyimpangan dalam perizinan terbukti, maka pintu menuju jerat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat semakin terbuka lebar.