Sahroni Dipalak Pegawai KPK Gadungan

Jakarta, MI - Aksi nekat komplotan “pegawai gadungan” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya terbongkar. Ironisnya, target mereka bukan orang biasa, melainkan Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni dan aksinya dilakukan saat sang legislator tengah memimpin rapat resmi.

Peristiwa itu terjadi pada Senin (6/4), ketika Sahroni tiba-tiba menerima pesan dari stafnya di tengah rapat. Pesan tersebut menyebut ada seseorang yang mengaku sebagai pejabat KPK, bahkan menyebut diri sebagai Kepala Biro Penindakan, ingin menemuinya.

Tanpa janji sebelumnya, Sahroni sempat meninggalkan ruang rapat untuk menemui sosok tersebut. Namun nalurinya bekerja cepat. Rasa janggal membuatnya langsung melakukan verifikasi ke pimpinan KPK.

Dari titik itu, skenario pemerasan mulai terbaca. Komplotan tersebut meminta uang sebesar Rp300 juta dengan dalih untuk “kegiatan pimpinan KPK”. Permintaan yang berani, sekaligus mencurigakan.

“Tidak ada urus perkara. Dia minta uang langsung atas nama pimpinan KPK,” tegas Sahroni, membantah spekulasi bahwa kasus ini terkait pengurusan perkara dikutip Jumat (10/4/2026).

Kasus ini kemudian dilaporkan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi antara KPK dan Polda Metro Jaya. Polisi memastikan unsur pemerasan terpenuhi, terlebih karena uang tersebut telah diserahkan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menyatakan pihaknya masih mendalami kasus, termasuk dugaan pengancaman yang menyertai permintaan uang tersebut.

Pengungkapan kasus ini mencapai puncaknya pada Kamis (9/4/026) malam. Tim gabungan KPK dan kepolisian menangkap empat orang pelaku di wilayah Jakarta Barat. Mereka diduga kuat menyamar sebagai pegawai KPK dan menjanjikan bisa “mengatur” perkara korupsi.

Tak hanya pelaku, aparat juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 17.400 dolar AS.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan penangkapan ini menjadi peringatan keras atas maraknya modus penipuan yang mencatut nama lembaga negara.

Kasus ini membuka fakta mengkhawatirkan: bahkan pejabat tinggi negara pun bisa menjadi target jika lengah. Di sisi lain, keberanian pelaku mencatut nama KPK menunjukkan betapa “nilai jual” lembaga antirasuah masih kerap disalahgunakan untuk menakut-nakuti korban.