Dari LHKPN Rp20 Miliar ke OTT: Kilat Karier Gatut Sunu Wibowo Berujung Jerat KPK

Tulungagung, MI – Baru setahun menjabat, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo tersandung operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (10/4/2026).

Penangkapan ini sontak menyeret sorotan publik pada lonjakan karier politiknya dan juga tumpukan harta yang baru saja ia laporkan.

Dalam dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan pada 3 Maret 2026, Gatut tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp20,33 miliar. Laporan itu bahkan telah dinyatakan lengkap secara administratif oleh KPK.

Komposisi hartanya didominasi aset tanah dan bangunan yang tersebar di Tulungagung, Surabaya, hingga Trenggalek, disertai koleksi kendaraan bernilai miliaran rupiah serta aset bergerak lainnya.

Namun, angka kekayaan itu kini berbanding kontras dengan situasi hukum yang dihadapinya.

Gatut bukan sosok lama di panggung politik. Lahir di Tulungagung pada 17 Desember 1967, ia mengawali karier sebagai pengusaha toko bangunan dengan jaringan usaha di wilayah Tulungagung dan Trenggalek.

Namanya kemudian muncul dalam aktivitas organisasi sosial, termasuk sebagai anggota GP Ansor sejak 2004.

Langkah politiknya terbilang cepat. Ia baru bergabung dengan PDIP pada November 2021, lalu menjabat Wakil Bupati Tulungagung periode 2021–2023 mendampingi Maryoto Birowo.

Pada Pilkada 2024, Gatut berbelok arah dengan bergabung ke Partai Gerindra dan maju bersama Ahmad Baharudin. Pasangan ini memenangkan kontestasi dengan raihan 297.882 suara atau 50,72 persen, mengantarkannya ke kursi bupati periode 2025–2030. Ia dilantik langsung oleh Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Kini, perjalanan yang melesat cepat itu harus berhadapan dengan jerat hukum. OTT KPK menjadi titik balik yang tajam mengguncang citra pejabat dengan kekayaan puluhan miliar yang belum lama ini dipamerkan dalam laporan resmi negara.

KPK hingga kini masih mendalami kasus yang menjerat Gatut. Namun satu hal sudah jelas: dari laporan kekayaan yang rapi hingga operasi senyap penindakan, kisah ini menjadi potret kontras antara legitimasi kekuasaan dan dugaan penyalahgunaannya.