.webp)
Jakarta, MI - Penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta di sejumlah ruangan strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membuka babak serius dalam pengusutan dugaan korupsi proyek Tahun Anggaran 2023-2024.
Dalam perkara ini, mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dinilai tak boleh luput dari pemeriksaan.
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur, Hudi Yusuf, menegaskan penegak hukum harus berani menelusuri tanggung jawab hingga level pengambil kebijakan tertinggi, bukan berhenti pada pejabat teknis semata.
“Kalau proyek yang diusut terjadi dalam rentang 2023-2024, maka penyidik wajib memeriksa pihak-pihak yang memiliki kewenangan strategis saat itu, termasuk mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Jangan sampai penegakan hukum hanya menyasar bawahan, sementara aktor utama kebijakan justru dibiarkan di luar radar,” kata Hudi Yusuf kepada Monitorindonesia.com, Kamis (16/4/2026).
Menurut Hudi, pemeriksaan terhadap mantan menteri penting untuk memastikan apakah ada penyimpangan yang lahir dari perintah, pembiaran, atau kegagalan pengawasan di level pucuk pimpinan kementerian.
“Dalam tindak pidana korupsi, tanggung jawab tidak selalu berhenti pada pelaksana lapangan. Jika ada indikasi penyalahgunaan kewenangan, maka seluruh rantai komando harus dibuka. Itu prinsip dasar pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Sebelumnya, Kejati Jakarta menggeledah sejumlah ruangan di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, termasuk ruang kerja pejabat tinggi di dua direktorat tersebut.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma, menyatakan penyidik menyita berbagai dokumen dan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Barang bukti itu akan didalami untuk memperkuat proses penyidikan.
Kasus ini pun menjadi sorotan publik. Sebab, jika dugaan korupsi benar terjadi di sektor infrastruktur, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga kepentingan masyarakat yang menunggu pembangunan berjalan bersih dan tepat sasaran.
Desakan agar Basuki Hadimuljono diperiksa dinilai sebagai ujian keberanian aparat penegak hukum. Publik menanti apakah penyidikan akan menyentuh elite kekuasaan lama, atau kembali berhenti di lingkaran pejabat menengah.
