Konflik CMNP dan Bos media Hary Tanoesoedibjo, Gugatan 119 T Dalam Bayang Intervensi?

Jakarta, MI - Sidang putusan gugatan perdata bernilai fantastis Rp119 triliun yang melibatkan CMNP dan bos media Hary Tanoesoedibjo memasuki babak krusial.

Namun, alih-alih fokus pada substansi perkara, sorotan justru mengarah pada dugaan bocornya arah putusan sebelum dibacakan secara resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Direktur Utama CMNP, Arief Budhy Hardono, secara terbuka meminta sejumlah lembaga penegak hukum dan pengawas peradilan, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk turun tangan mengawasi jalannya proses hukum tersebut.

Permintaan ini bukan tanpa alasan. Arief menyoroti maraknya pemberitaan yang menyebut gugatan tersebut akan berujung pada putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), atau tidak dapat diterima.

Ia mempertanyakan bagaimana informasi tersebut bisa beredar luas, bahkan disebut-sebut telah disampaikan oleh pihak kuasa hukum tergugat dalam persidangan.

“Bagaimana mungkin putusan yang belum dibacakan sudah diketahui isinya?” ujarnya, Selasa (21/4/2026), menegaskan adanya kejanggalan yang menurutnya patut didalami.

Lebih jauh, Arief mengaitkan potensi kebocoran ini dengan dugaan intervensi yang melibatkan kekuatan besar: media, uang, dan politik. Ia menilai, profil tergugat sebagai tokoh berpengaruh di tiga ranah tersebut membuat perkara ini rawan terhadap tekanan eksternal.

Menurutnya, jika sejak awal majelis hakim berpendapat gugatan harus diputus NO, seharusnya hal itu cukup dituangkan dalam putusan sela tanpa perlu melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Namun faktanya, persidangan berjalan hingga tahap akhir dengan menghadirkan saksi dan bukti dari kedua belah pihak.

“Semua fakta persidangan justru membuktikan kebenaran gugatan kami,” tegasnya.

Kecurigaan pun semakin menguat dengan beredarnya informasi bahwa peran kunci dalam penentuan putusan NO berada di tangan Ketua Majelis Hakim. Arief bahkan secara eksplisit menyebut adanya potensi praktik korupsi, suap, atau intimidasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Ia menegaskan, kewenangan untuk memutus perkara sepenuhnya berada di tangan majelis hakim, sehingga tidak seharusnya pihak luar dapat mengetahui isi putusan sebelum diumumkan secara resmi.

Kasus ini sejak awal memang menarik perhatian luas, bukan hanya karena nilai gugatan yang luar biasa besar, tetapi juga karena melibatkan figur publik dengan pengaruh signifikan.

Kini, menjelang pembacaan putusan, sorotan publik bergeser: dari perkara hukum menjadi ujian integritas lembaga peradilan itu sendiri.

Desakan agar pengawasan diperketat pun menguat, dengan harapan proses hukum berjalan transparan dan bebas dari intervensi. Jika tidak, bukan hanya hasil putusan yang dipertanyakan, tetapi juga kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan.