Dokumen Analisis KPK Diduga Bocor, Pola Pengadaan di Pangkep Disorot

Jakarta, MI - Sebuah dokumen analisis mendalam yang dikaitkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bersumber dari RUP Terumumkan 2025, beredar luas di grup WhatsApp “MAY Coffee”.

Dokumen tersebut memuat pemetaan pengadaan langsung (PL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkep periode 2023–2025 yang kini menjadi perhatian publik.

Dalam dokumen yang beredar itu, sejumlah nama perusahaan disebut berulang kali memperoleh paket pekerjaan bernilai miliaran rupiah.

Dua di antaranya, CV Bumi Putra Siang dan CV Azza Mulia Konstruksi, tercatat menguasai sekitar 30 hingga 35 paket proyek dengan nilai akumulasi masing-masing mencapai sekitar Rp4,6 miliar dan Rp4,8 miliar.

Bocornya dokumen tersebut langsung memantik reaksi di ruang percakapan daring. Salah satu anggota grup WhatsApp, Tatak Syahrul, bahkan menuliskan komentar bernada sinis, “Astaga KPK mulai mencium aroma tak sedap di Pangkep.”

Namun lebih dari sekadar perbincangan di media sosial, dokumen itu menyingkap pola yang lebih serius dalam praktik pengadaan. Analisis tersebut menyebut adanya sejumlah red flags atau tanda bahaya yang mengindikasikan potensi ketidakwajaran dalam proses pengadaan langsung di wilayah tersebut.

Pola “Arisan Proyek” dan Vendor Berulang

Dalam temuan yang tertuang di dokumen itu, sejumlah vendor seperti CV Raherjar dan CV Fauzan Mandiri diduga terlibat dalam pola penawaran kolektif yang disebut menyerupai “arisan proyek”. Pola ini mengindikasikan adanya kesepakatan tidak resmi dalam pembagian kemenangan paket pekerjaan.

Situasi tersebut, jika benar terjadi, menggeser makna kompetisi dalam pengadaan menjadi sekadar formalitas. Alih-alih bersaing secara terbuka, vendor diduga telah mengatur giliran kemenangan di antara mereka.

Selain itu, nama-nama seperti CV Adi Karya Mandiri, CV Aulia Prima Teknik, dan CV Buana Batara juga muncul sebagai pemenang berulang dalam berbagai paket pekerjaan. Dominasi ini dalam dokumen tersebut dipertanyakan karena dinilai terlalu konsisten dalam waktu singkat.

Temuan paling mencolok dalam analisis itu adalah fenomena penawaran harga yang sangat mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dalam dokumen tersebut, pola ini dikategorikan sebagai red flag karena secara statistik dianggap tidak lazim dalam kompetisi sehat.

Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya kebocoran informasi atau potensi pengaturan harga di balik layar. Dalam konteks pengadaan, situasi ini membuka ruang bagi praktik price fixing yang berpotensi merugikan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Dokumen itu juga menyoroti risiko lain seperti minimnya kompetisi dan potensi manipulasi harga yang berdampak pada tidak optimalnya belanja publik.

KPK Soroti Risiko Integritas Pengadaan

Dalam bagian analisisnya, dokumen tersebut disebut tidak hanya memuat data transaksi, tetapi juga pemetaan risiko integritas pengadaan di tingkat daerah. Tiga pola utama yang disorot meliputi dominasi vendor tertentu, pola kemenangan berulang, serta keseragaman penawaran harga.

Meski belum ada pernyataan resmi terkait keaslian dokumen yang beredar, isu ini telah menjadi perhatian publik karena menyangkut transparansi penggunaan anggaran daerah.

Dengan beredarnya dokumen tersebut, sejumlah nama vendor kini menjadi sorotan. Label “red flag” yang tercantum dalam analisis itu turut memperkuat dugaan adanya pola yang tidak lazim dalam pengadaan langsung di Kabupaten Pangkep.

Di tengah belum adanya klarifikasi resmi, dokumen ini telah berubah menjadi bola panas yang menempatkan sistem pengadaan daerah di bawah sorotan tajam publik.

Satu hal yang kini mengemuka: transparansi yang dibuka dalam dokumen tersebut menjadi sinyal bahwa praktik pengadaan di Pangkep tengah berada dalam pengawasan ketat—dan tidak lagi berada di ruang yang sepenuhnya senyap.