KPK Cium Bau Busuk Sepatu Rp27 Miliar di Sekolah Rakyat, Pengadaan Rp700 Ribu Disorot Tajam

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi mulai mengendus potensi persoalan serius dalam program Sekolah Rakyat.

Bukan tanpa alasan—pengadaan sepatu senilai Rp27 miliar yang viral karena harga mencapai Rp700 ribu per pasang kini jadi sorotan panas publik dan aparat pengawas.

Sebanyak 39.345 pasang sepatu dengan nilai fantastis itu memicu kecurigaan luas.

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, angka tersebut terasa janggal dan memantik pertanyaan keras: apakah ini murni kebutuhan, atau ada permainan di balik layar?

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaganya tidak tinggal diam.

Melalui Direktorat Monitoring, KPK kini turun langsung melakukan kajian mendalam untuk membongkar potensi kerawanan korupsi dalam program prioritas nasional tersebut.

“Ini bukan sekadar evaluasi biasa. Kami memotret potensi korupsi, terutama di sektor pengadaan barang dan jasa yang selama ini dikenal rawan dimainkan,” tegas Budi, Senin (4/5/2026).

KPK terang-terangan mengingatkan bahwa sektor pengadaan adalah “lahan basah” korupsi.

Modusnya sudah berulang: mulai dari perencanaan yang sengaja diarahkan, penggelembungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender yang hanya berputar di lingkaran elite tertentu.

Data KPK berbicara keras. Dari 1.782 kasus yang ditangani sejak 2004 hingga 2025, sebanyak 446 kasus berasal dari sektor pengadaan—menjadikannya salah satu sarang korupsi terbesar setelah suap dan gratifikasi.

Ironisnya, indikator integritas di Kementerian Sosial Republik Indonesia justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) menurun dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 di 2025—masuk kategori “waspada”.

Bahkan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa sempat anjlok di angka 67,66.

Artinya jelas: alarm bahaya sudah lama berbunyi, dan kasus sepatu Rp27 miliar ini seperti mempertegas kekhawatiran itu.

Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul berusaha meredam polemik. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut murni untuk kebutuhan dasar siswa dan menjamin prosesnya transparan serta diawasi.

Namun publik tampaknya tidak lagi mudah diyakinkan dengan janji normatif. Transparansi bukan sekadar klaim, melainkan harus dibuktikan secara terbuka—terutama ketika angka miliaran rupiah dipertaruhkan.

Kini pertanyaannya bukan lagi “apakah ada potensi korupsi,” tetapi “siapa yang bermain jika memang ada penyimpangan?”

KPK sudah mulai bergerak. Publik menunggu: apakah ini akan jadi pintu pembongkaran besar, atau kembali berhenti sebagai kegaduhan sesaat?