KPK Masih Usut Korupsi Whoosh: BPK Bongkar Kerugian Triliunan, Waskita Karya Ikut Terseret?

Jakarta, MI – Aroma skandal proyek kereta cepat Whoosh kian menyengat. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penyelidikan dugaan korupsi proyek strategis nasional ini masih terus berjalan hingga Mei 2026, dengan sorotan tajam pada dugaan mark-up pembebasan lahan hingga praktik penjualan kembali aset negara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa proses hukum belum berhenti meski telah bergulir sejak awal 2025.

“Penyelidikan terkait kereta cepat ini masih terus berproses,” ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/5/2026) kemarin.

Belum ada tersangka diumumkan. Namun sinyal peningkatan status perkara ke tahap penyidikan terbuka lebar seiring pengumpulan alat bukti yang terus dilakukan.

Sorotan utama penyidik mengarah pada dugaan penggelembungan harga lahan dan status kepemilikan tanah, khususnya di kawasan Halim. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengakui pihaknya masih mendalami apakah lahan yang digunakan merupakan milik TNI AU atau bukan—indikasi yang bisa membuka pintu pelanggaran serius penggunaan aset negara.

Kasus ini pertama kali mencuat setelah diungkap oleh Mahfud MD pada Oktober 2025, yang kemudian memicu gelombang perhatian publik terhadap proyek bernilai jumbo tersebut.

Namun fakta yang lebih mengkhawatirkan justru datang dari auditor negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian besar dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang kini beroperasi sebagai Whoosh.

Dalam laporan resminya, BPK menyebut BUMN konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mengalami kerugian hingga Rp2,27 triliun akibat penyertaan modal tanpa mitigasi risiko yang memadai.

“Penyertaan modal PT WIKA pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dilakukan tanpa mitigasi risiko yang memadai sehingga merugikan perusahaan sebesar Rp2,27 triliun,” tulis BPK dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana data yang diperoleh Monitorindonesia.com.

Tak hanya itu, BPK juga memperingatkan potensi kerugian lanjutan. Nilai investasi WIKA di konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) disebut berisiko tidak dapat dipulihkan hingga Rp4,5 triliun—angka yang mempertegas tekanan finansial serius pada perusahaan negara.

PSBI sendiri merupakan pemegang saham mayoritas Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), dengan komposisi kepemilikan 60% Indonesia dan 40% China. Proyek ini sebagian besar dibiayai pinjaman dari China Development Bank sebesar 75%.

Di tengah penyelidikan korupsi dan temuan kerugian jumbo tersebut, pemerintah justru membuka wacana memperpanjang jalur kereta cepat hingga Surabaya. Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan akan dibentuk komite nasional untuk mengawal ekspansi proyek.

Langkah ini memantik pertanyaan keras: mengapa ekspansi tetap didorong saat persoalan fundamental proyek belum tuntas?

Publik kini menanti keberanian KPK menuntaskan kasus ini hingga terang benderang. Sebab jika dugaan korupsi terbukti, skandal Whoosh bukan sekadar proyek gagal kendali—melainkan potensi kejahatan yang menggerus keuangan negara dalam skala masif.