Skandal CSR BI-OJK Meledak! Indef Bongkar Dugaan Rente Politik, KPK Didesak Seret Aktor Besar

Jakarta, MI – Skandal dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang menyeret Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kian mengkhawatirkan. 

Kasus ini tak lagi dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan indikasi kuat praktik rente politik yang menggerogoti sektor keuangan nasional.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara tegas menyebut skandal ini sebagai bukti rapuhnya tata kelola kebijakan di wilayah “abu-abu” keuangan—ruang yang rawan dimanipulasi karena minim pengawasan fiskal formal.

Begitu disapa Monitorindonesia.com, Selasa (5/5/2026), Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menyatakan nilai dugaan penyelewengan yang mencapai triliunan rupiah bukan sekadar kerugian negara, tetapi sinyal bahaya bagi integritas kebijakan ekonomi.

“Dana publik yang seharusnya untuk masyarakat justru berpotensi jadi alat rente politik,” tegas Rizal.

Pernyataan ini memperjelas bahwa skandal CSR BI-OJK bukan hanya soal korupsi, tetapi juga dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam distribusi sumber daya negara.

Lebih mengkhawatirkan, praktik ini terjadi di jantung sektor keuangan—area yang selama ini menjadi fondasi stabilitas ekonomi nasional. 

Jika dana sosial saja bisa diselewengkan, kepercayaan terhadap seluruh kebijakan ekonomi pun terancam runtuh.

Sorotan kini tertuju pada langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai belum menunjukkan ketegasan maksimal. 

Publik mempertanyakan mengapa aktor utama belum juga ditahan, meski kerugian negara disebut mencapai angka fantastis. Kasus ini bahkan mulai berdampak langsung ke pasar. 

Tekanan terhadap rupiah dan kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) disebut sebagai sinyal awal bahwa investor mulai meragukan kredibilitas institusi keuangan Indonesia.

“Pasar membaca ini sebagai krisis kepercayaan. Jika tidak ditangani serius, risk premium Indonesia bisa melonjak,” ungkap Rizal.

Dua Tersangka, Banyak Pertanyaan

Hingga kini, KPK baru menetapkan dua tersangka, yakni Heri Gunawan dan Satori. 

Namun keduanya belum juga ditahan, memicu kecurigaan publik akan lambannya penegakan hukum.
Heri Gunawan diduga menerima Rp15,86 miliar dari berbagai sumber, termasuk program sosial BI dan OJK. 

Sementara Satori diduga mengantongi Rp12,52 miliar dengan pola serupa.

Aliran dana ini disebut mengalir melalui yayasan-yayasan yang terafiliasi, memperkuat dugaan adanya skema sistematis dalam penyelewengan dana publik.

Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk pensiunan Bank Indonesia, semakin membuka potensi keterlibatan pihak lain. 

Namun hingga kini, publik masih menunggu keberanian KPK untuk menyeret aktor yang lebih besar.

Pun, Indef menegaskan, jika kasus ini tidak dibongkar tuntas dan transparan, dampaknya bisa meluas: kepercayaan investor runtuh, arus modal asing menyusut, dan biaya utang negara meningkat.

Skandal CSR BI-OJK kini menjadi lebih dari sekadar kasus hukum—ini adalah alarm keras bagi kredibilitas institusi keuangan Indonesia. (an/san)