BPK Sentil Direksi Garuda: SLF di Atas 70 Persen Tapi Tetap Boncos

Jakarta, MI – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membongkar sederet persoalan serius dalam pengelolaan rute dan keuangan PT Garuda Indonesia.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2023, 2024 hingga Semester I 2025, BPK menemukan sejumlah rute penerbangan tetap dipertahankan meski secara bisnis merugi.

“Berdasarkan hasil evaluasi rute Tahun 2024 diketahui terdapat rute potensial yang meskipun memiliki CM2 positif tetapi secara keseluruhan masih menghasilkan kinerja negatif,” tulis BPK dalam dokumen yang diperoleh Monitorindonesia.com, Sabtu (9/5/2026).

BPK mengungkapkan, sejumlah rute milik Garuda memiliki Seat Load Factor (SLF) di atas 70 persen, namun tetap mencatat route profitability negatif. Artinya, pesawat terisi cukup tinggi, tetapi pendapatan yang diperoleh belum mampu menutup seluruh biaya operasional penerbangan.

Dalam temuan tersebut, BPK membeberkan sedikitnya tiga rute internasional yang menjadi sorotan, yakni CGK–Jeddah (JED), CGK–Melbourne (MEL), dan CGK–Tokyo (NRT). Ketiganya disebut tetap menghasilkan kerugian meski tingkat keterisian penumpang relatif tinggi.

Untuk rute CGK–JED, Garuda tercatat mengalami kerugian sebesar USD1,878 juta pada 2023 dan meningkat menjadi USD3,242 juta pada 2024.

Sementara rute CGK–MEL merugi USD552 ribu pada 2023 dan membengkak menjadi USD644 ribu pada 2024. Sedangkan rute CGK–NRT mencatat kerugian USD1,258 juta pada 2023 dan USD580 ribu pada 2024.

“Rute-rute di atas secara umum memiliki SLF di atas 70%, namun demikian secara kinerja belum bisa memberikan kontribusi margin keseluruhan yang positif,” tegas BPK.

BPK menilai persoalan utama berasal dari tingginya biaya operasional, terutama beban sewa pesawat dan lonjakan biaya avtur akibat fluktuasi kurs dolar AS. Dalam pemeriksaan disebutkan bahwa harga avtur Jakarta melonjak dari Rp7.418 per liter pada 2019 menjadi Rp9.938 per liter pada Juni 2025 atau naik sekitar 33,97 persen.

Tak hanya itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga terus melemah. BPK mencatat kurs rata-rata USD yang sebelumnya Rp14.146 pada 2019 meningkat menjadi Rp16.428 pada periode Januari–Juni 2025.

“Fluktuasi kenaikan harga avtur dan kurs USD selama periode 2019 s.d. Juni 2025 dapat dilihat pada grafik,” tulis BPK.

Ironisnya, di tengah tekanan biaya tersebut, Garuda disebut tidak leluasa menaikkan harga tiket karena masih terikat aturan Tarif Batas Atas (TBA) yang belum diperbarui pemerintah sejak 2019. Padahal, menurut BPK, struktur biaya penerbangan telah berubah drastis akibat kenaikan avtur dan kurs dolar.

BPK bahkan mengungkap adanya dugaan harga tiket maskapai lain yang dijual di bawah ketentuan TBA. Dalam tabel perbandingan harga tiket, ditemukan tarif sejumlah maskapai lain lebih rendah dari batas bawah maupun TBA pada beberapa rute domestik.

Atas kondisi itu, BPK menilai Direksi Garuda belum maksimal melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait evaluasi dan pemutakhiran aturan tarif batas atas penerbangan ekonomi.

“Kondisi tersebut disebabkan Dirut PT GI belum maksimal dalam melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait evaluasi dan pemutakhiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019,” tulis BPK.

BPK kemudian merekomendasikan agar Direksi Garuda bersama Kementerian Perhubungan segera melakukan evaluasi lanjutan terhadap kebijakan tarif angkutan udara agar maskapai pelat merah tersebut tidak terus terjebak dalam rute-rute berdarah.

“Atas permasalahan tersebut, PT GI membenarkan bahwa kinerja rute domestik PT GI dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan signifikan,” ungkap BPK mengutip penjelasan manajemen Garuda.

Temuan ini kembali memperlihatkan tekanan berat yang masih membayangi Garuda Indonesia, mulai dari beban operasional tinggi, strategi rute yang dipertanyakan, hingga lemahnya sinkronisasi kebijakan tarif penerbangan nasional.