Jakarta, MI — Dinamika internal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kritik keras terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai belum menindaklanjuti arahan terkait evaluasi pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Relawan Prabowo, KRH HM Jusuf Rizal, menilai lambatnya keputusan Menteri Keuangan dalam merespons atensi Presiden sebagai bentuk ketidaktegasan birokrasi yang berpotensi mengaburkan instruksi kepala negara.
“Tidak perlu berputar-putar dengan alasan menunggu arahan lanjutan. Presiden sudah jelas meminta evaluasi bahkan pencopotan jika pejabat tidak mampu,” kata Jusuf Rizal di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Ia menilai, sikap menunggu yang disampaikan Purbaya justru menimbulkan persepsi publik bahwa terdapat tarik-menarik kepentingan di internal kementerian. Menurutnya, hal itu bisa berdampak pada turunnya kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Sorotan publik menguat seiring mencuatnya kembali nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Mulia, yang terseret dalam dugaan kasus korupsi importasi barang.
Dalam persidangan yang melibatkan terdakwa kasus importasi di lingkungan Ditjen Bea Cukai, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya dugaan aliran dana sebesar Sin$213.600 atau sekitar Rp2,9 miliar yang dikaitkan dengan pemberian fasilitas jalur hijau impor.
Selain itu, dalam dakwaan jaksa, juga disebut adanya pertemuan di Hotel Borobudur yang diduga berkaitan dengan praktik penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.
Namun demikian, hingga saat ini status hukum pihak-pihak yang disebut masih dalam proses pembuktian di pengadilan.
Di sisi lain, Purbaya sebelumnya menyatakan pemerintah masih menunggu perkembangan lanjutan sebelum mengambil keputusan final terkait posisi Dirjen Bea Cukai.
“Kita masih tunggu perintah lebih lanjut,” ujar Purbaya kepada awak media, Rabu (27/5/2026).
Pernyataan itu kembali memicu kritik dari Jusuf Rizal yang juga menjabat Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) serta Ormas Masyarakat Madura Asli Nusantara.
Ia menilai, jika arahan Presiden sudah disampaikan secara terbuka, maka kementerian teknis semestinya segera menindaklanjuti tanpa menunggu interpretasi tambahan.
“Kalau benar ada dugaan korupsi sebagaimana terungkap di persidangan, itu sudah cukup menjadi dasar evaluasi. Jangan sampai kesan yang muncul pemerintah ragu menegakkan disiplin,” ujarnya.
Menurutnya, lambannya respons dapat berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa pemerintah tidak serius dalam menindak dugaan penyalahgunaan wewenang di sektor strategis kepabeanan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan tambahan dari Kementerian Keuangan terkait desakan terbaru dari kelompok relawan tersebut maupun perkembangan keputusan terhadap posisi Dirjen Bea Cukai.
