Jakarta, MI – Dugaan korupsi dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. H. L.M. Baharuddin Kabupaten Muna senilai lebih dari Rp71 miliar kembali menjadi sorotan.
Dewan Pembina Lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajar (AP2) Indonesia, La Ode Hasanuddin Kansi (LHK), mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak pengusutan menyeluruh, termasuk menelusuri dugaan aliran dana haram tersebut kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik di Kabupaten Muna.
Menurut LHK, publik kini mempertanyakan keseriusan penanganan kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Muna. Meski penyidik dikabarkan telah memeriksa sedikitnya 11 saksi, hingga kini belum terlihat perkembangan signifikan yang mampu menjawab dugaan kerugian negara dalam jumlah fantastis tersebut.
"Jangan sampai kasus ini perlahan tenggelam ditelan waktu. Nilainya bukan miliaran biasa, tetapi mencapai lebih dari Rp71 miliar. Publik berhak mengetahui siapa aktor utama dan ke mana uang rakyat itu mengalir," tegas LHK.
LHK mengklaim terdapat empat nama yang diduga memiliki peran sentral dalam perkara tersebut, yakni berinisial M, M, M, dan H. Mereka diduga terlibat dalam berbagai proyek pengadaan yang menjadi sumber bancakan anggaran, mulai dari pengadaan tabung oksigen, alat kesehatan, hingga pengadaan makan minum pasien dan tenaga medis.
"KPK harus turun langsung. Dugaan korupsinya sangat besar dan melibatkan banyak pos anggaran strategis," katanya.
Kecurigaan publik semakin menguat karena proses investigasi yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Muna dinilai tertutup. Sejumlah pemeriksaan terhadap manajemen rumah sakit dilakukan secara tertutup sehingga memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pengusutan kasus tersebut.
Padahal berdasarkan data yang beredar, realisasi dana BLUD RSUD dr. H. L.M. Baharuddin pada 2024 mencapai Rp36,957 miliar dari total pendapatan sebesar Rp37,831 miliar. Sementara pada 2025, realisasi anggaran telah mencapai Rp30,898 miliar dari total pendapatan lebih dari Rp34 miliar.
Ironisnya, di tengah derasnya aliran dana tersebut, pelayanan kesehatan di RSUD Raha justru terus menuai keluhan masyarakat. Kondisi itu memunculkan dugaan adanya penyimpangan serius dalam pengelolaan keuangan rumah sakit.
Lebih jauh, LHK menduga sebagian dana yang diduga dikorupsi itu mengalir untuk kepentingan politik pada Pilkada Muna 2024. Ia mengaku siap memberikan keterangan kepada penyidik apabila dibutuhkan.
"Saya melihat sendiri salah satu calon bupati saat itu sering berada di salah satu rumah milik calon tersangka berinisial M. Karena itu, dugaan adanya aliran dana untuk kepentingan politik harus dibuka secara terang-benderang," ujarnya.
LHK juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak-pihak yang saat itu memiliki posisi strategis dalam pemerintahan daerah. Menurutnya, semua pihak yang diduga menerima manfaat dari dugaan korupsi tersebut harus diperiksa tanpa pandang bulu.
Sebagai bentuk tekanan moral, AP2 Indonesia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mengawal kasus tersebut hingga tuntas. LHK bahkan menyatakan siap melakukan aksi di depan Gedung KPK sampai para pihak yang bertanggung jawab diproses hukum.
"KPK tidak boleh tutup mata. Ini bukan kasus kecil. Uang rakyat diduga dirampok secara sistematis. Semua yang terlibat harus dibongkar dan diadili," tegasnya.
Selain dugaan korupsi BLUD RSUD Muna, LHK juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan lain di Kabupaten Muna, termasuk perkara penyertaan modal PDAM dan dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menurutnya perlu ditelusuri lebih dalam.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Muna belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan jurnalis Monitorindonesia.com.
