Medan, MI – Kabar mengejutkan beredar di lingkungan penegak hukum Sumatera Utara. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai) Amriyata dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sergai Aguinaldo Marbun dikabarkan dijemput tim dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.
Informasi yang beredar luas di kalangan jurnalis, aparat penegak hukum, hingga praktisi hukum menyebutkan kedua pejabat kejaksaan tersebut dijemput pada Kamis (4/6/2026) sore.
Kabar itu langsung memicu spekulasi dan menjadi perbincangan hangat karena dikaitkan dengan penanganan sejumlah perkara strategis di wilayah Sumatera Utara.
Sejumlah sumber menyebut penjemputan tersebut diduga berkaitan dengan proyek di lingkungan Balai Wilayah Sungai (BWS). Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai status maupun materi pemeriksaan yang disebut-sebut melibatkan kedua pejabat Kejari Sergai tersebut.
Jika kabar tersebut benar, maka kasus ini berpotensi menjadi sorotan serius karena menyangkut aparat penegak hukum yang selama ini berada di garis depan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Saat dikonfirmasi, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) Irfan Wibowo mengaku belum menerima informasi mengenai kabar penjemputan tersebut.
"Sementara belum terinfo ke kami ya. Di kami masih clear," kata Irfan, Jumat (5/6/2026).
Pernyataan itu belum menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di publik terkait kebenaran kabar penjemputan, status kedua pejabat tersebut, maupun dugaan perkara yang melatarbelakanginya.
Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi kepada Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung masih terus dilakukan untuk memastikan apakah benar Kajari Sergai dan Kasi Pidsus Kejari Sergai tengah menjalani pemeriksaan di Jakarta.
Minimnya informasi resmi membuat berbagai spekulasi terus berkembang. Publik kini menunggu sikap terbuka Kejaksaan Agung untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya, mengingat isu ini menyangkut integritas institusi penegak hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Apabila benar terdapat pemeriksaan internal atau langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejagung, maka transparansi menjadi hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan liar spekulasi serta menjaga marwah institusi kejaksaan di mata publik.
