.webp&w=3840&q=75)
Jakarta, MI – Di saat harga minyak sawit mentah (CPO) dunia justru menanjak, harga tandan buah segar (TBS) sawit di dalam negeri malah terjun bebas. Kejanggalan inilah yang kini mengundang perhatian serius Bareskrim Polri yang mencurigai adanya praktik kartel atau persekongkolan jahat yang sengaja menekan harga di tingkat petani.
Alih-alih menikmati kenaikan harga global, jutaan petani sawit justru menghadapi kenyataan pahit ketika harga TBS anjlok hingga berada di bawah harga acuan. Kondisi tersebut terjadi tak lama setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal produk sawit nasional.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menegaskan pihaknya menemukan indikasi kuat adanya kesepakatan terselubung di antara pelaku usaha untuk menekan harga pembelian TBS.
"Kami menduga adanya indikasi kartel atau persekongkolan jahat yang dilakukan secara diam-diam untuk menyepakati harga TBS turun," kata Ade Safri dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian dikutip Selasa (9/6/2026).
Kecurigaan itu muncul karena pergerakan harga TBS dinilai tidak masuk akal secara ekonomi. Secara teori, ketika harga CPO dunia meningkat dan nilai tukar dolar AS menguat terhadap rupiah, harga TBS seharusnya ikut terdorong naik. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Fenomena tersebut memunculkan dugaan bahwa mekanisme pasar tidak berjalan secara normal. Penurunan harga diduga bukan disebabkan faktor ekonomi, melainkan adanya permainan pihak-pihak tertentu yang berupaya mengendalikan harga dari belakang layar.
Untuk membongkar dugaan tersebut, Bareskrim akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baik di tingkat pusat maupun daerah. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik kartel yang melibatkan jaringan perusahaan sawit.
"Kita tidak akan segan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai koridor hukum yang berlaku," tegas Ade Safri.
Sinyal kuat adanya kejanggalan juga datang dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, penurunan harga TBS pasca pengumuman PT DSI merupakan anomali yang sulit dijelaskan secara logika bisnis.
Amran bahkan menegaskan tidak ada alasan rasional bagi harga sawit petani untuk turun ketika harga CPO global dan kurs dolar sama-sama menguat.
"Karena nilai dolar selisih 10 persen. Ya harus naik. Tidak ada alasan turun," kata Amran.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, Kementerian Pertanian telah menyerahkan data sekitar 300 perusahaan dan pabrik kelapa sawit kepada aparat kepolisian untuk ditelusuri lebih lanjut. Data tersebut telah dikirim ke sejumlah Polda dan ditembuskan langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin dugaan permainan harga sawit berhenti pada polemik semata. Jika terbukti ada kesepakatan ilegal yang merugikan petani, kasus tersebut berpotensi menjadi salah satu skandal kartel terbesar di sektor perkebunan nasional.
Di balik angka-angka perdagangan dan dinamika ekspor, terdapat nasib sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan hidup pada harga TBS.
Karena itu, pemerintah menilai praktik manipulasi harga, jika benar terjadi, bukan sekadar pelanggaran persaingan usaha, melainkan ancaman langsung terhadap kesejahteraan jutaan keluarga petani Indonesia.
"Kita harus jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani sesuai data kami," ujar Amran.
Penyelidikan kini menjadi ujian apakah anjloknya harga sawit murni akibat mekanisme pasar atau justru hasil permainan segelintir pihak yang mengambil keuntungan di tengah penderitaan petani.
