Jakarta, MI – Penetapan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka rupanya belum menjadi akhir dari pengusutan dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kejaksaan Agung (Kejagung) kini mengisyaratkan bahwa penyidikan bisa merembet lebih jauh hingga ke daerah-daerah pelaksana program yang selama ini menjadi ujung tombak distribusi anggaran negara.
Setelah menjerat mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakil kepala, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mulai menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rantai pelaksanaan program, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah.
Langkah ini menandakan bahwa dugaan korupsi MBG tidak lagi dipandang sebagai persoalan yang berhenti pada level pengambil kebijakan di pusat. Penyidik kini berupaya mengurai apakah praktik penyimpangan juga mengalir hingga ke lapisan pelaksana program di daerah.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menegaskan bahwa proses penyidikan masih berada pada tahap pengembangan dan pendalaman alat bukti.
"Kita baru menetapkan tersangka satu hari lalu, jadi semua langkah masih dalam tahap pendalaman," kata Syarief di Jakarta, Kamis (4/6).
Dalam proses tersebut, penyidik terus melakukan pemeriksaan saksi, penyitaan dokumen, pengumpulan barang bukti, hingga penggeledahan di sejumlah lokasi yang dinilai berkaitan dengan perkara.
Fokus penyidikan diarahkan pada dugaan penyimpangan penggunaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan menekan angka stunting. Namun di balik tujuan mulia itu, muncul dugaan adanya praktik yang justru menggerus uang negara.
Informasi yang dihimpun penyidik mengarah pada indikasi pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk dugaan penunjukan vendor yang tidak sesuai ketentuan serta penggunaan anggaran yang diduga menyimpang dari peruntukannya. Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih dalam tahap pembuktian hukum.
Tidak hanya itu, Kejagung juga tengah menelusuri aliran dana yang diduga terkait proyek MBG. Penyidik membidik transaksi keuangan yang melibatkan sejumlah pihak dan perusahaan yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan program tersebut.
Pendalaman terhadap aliran dana dinilai menjadi kunci untuk mengungkap apakah praktik korupsi yang diduga terjadi bersifat individual atau melibatkan jaringan yang lebih luas.
Kasus MBG mendapat sorotan besar karena merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan anggaran yang sangat besar dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Karena itu, muncul desakan dari berbagai kalangan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh tata kelola program guna memastikan tidak ada kebocoran anggaran yang lebih luas.
Meski penyidikan terus berkembang, Kejagung masih menutup rapat rincian mengenai jumlah SPPG maupun pihak lain yang sedang didalami keterkaitannya dengan perkara tersebut.
"Kami akan terus mendalami perkara ini sesuai alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan," tegas Syarief.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa penyidikan belum memasuki babak akhir. Setelah pucuk pimpinan BGN tumbang, pertanyaan berikutnya kini mengarah pada satu hal: apakah dugaan korupsi MBG hanya dilakukan segelintir pejabat pusat, atau justru melibatkan mata rantai yang lebih panjang hingga ke daerah-daerah pelaksana program.
