Jakarta, MI - Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut kejanggalan stok batu bara PT PLN (Persero) yang diduga memicu pemadaman listrik bergilir di Jawa dan Kalimantan menuai apresiasi dari berbagai elemen masyarakat.
Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, yang sejak awal lantang mengkritisi persoalan tersebut, menilai keterlibatan BIN dan Kejagung menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mulai mencium adanya dugaan ketidaksesuaian informasi terkait krisis pasokan batu bara.
"Ini cukup menarik, karena artinya sudah mulai tercium kebohongan. Apalagi PLN mengklaim membutuhkan batu bara kalori 5.000 atau Medium Rank Coal (MRC). Padahal mayoritas PLTU di Jawa merupakan pembangkit Low Rank Coal (LRC). PLTU program 10.000 MW itu didesain menggunakan batu bara kalori rendah," kata Yudhistira kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Menurutnya, fakta teknis tersebut harus menjadi perhatian serius tim yang kini dibentuk pemerintah.
"Masukan seperti ini harus diterima BIN dan Kejagung. Jangan hanya menerima data sepihak dari PLN, karena informasi yang beredar ke pemerintah maupun publik masih menyisakan banyak tanda tanya," tegasnya.
Yudhistira juga mengungkap faktor lain yang disebut ikut menghambat pasokan batu bara ke PLN, yakni mekanisme pembayaran yang dinilai berbelit setelah dialihkan ke subholding.
"Pasokan batu bara ikut tersendat karena sistem pembayaran dialihkan ke subholding. Prosesnya menjadi panjang sehingga banyak pemasok enggan mengirimkan batu bara," ujarnya.
Di sisi lain, Yudhistira meminta Menteri ESDM bersama aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada persoalan teknis pasokan, tetapi juga mengusut dugaan persoalan tata kelola di tubuh PLN.
Ia bahkan melontarkan kritik keras terhadap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.
"Awas, Dirut PLN Darmawan Prasodjo itu licik dan licin. Jangan sampai terbuai dengan narasi yang dibangunnya maupun mimik wajah yang seolah penuh penyesalan. Busuk di PLN selama dipimpin Darmo harus segera diamputasi agar tidak semakin meluas," katanya.
Yudhistira menilai pola yang sama juga terlihat saat terjadi blackout di Sumatera beberapa waktu lalu.
"Dulu saat blackout Sumatera, yang disalahkan alam. Sekarang ketika terjadi pemadaman bergilir, yang disalahkan batu bara. Artinya selalu mencari kambing hitam. Padahal semua bisa diantisipasi apabila reserve margin dan keandalan sistem benar-benar dibangun," ujarnya.
Ia juga menuding selama lima tahun terakhir pembangunan sistem kelistrikan yang menjadi tulang punggung keandalan nasional justru tidak berjalan optimal.
"Yang berjalan justru proyek-proyek yang tidak produktif dan diduga sarat kepentingan, seperti proyek AMI maupun sewa pembangkit berbasis BBM," ucapnya.
Karena itu, Yudhistira mendesak pemerintah mengusut tuntas persoalan tersebut. Menurutnya, pemadaman listrik berskala luas bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
"Kasus pemadaman listrik ini juga menjadi ancaman bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Ada indikasi semacam sabotase yang harus dibongkar. Karena itu saya kembali menegaskan, copot seluruh Direksi PLN, khususnya Darmawan Prasodjo beserta kroninya," tegasnya.
Sebelumnya, Darmawan Prasodjo menyatakan sejumlah PLTU di Pulau Jawa mengalami hambatan operasi akibat menipisnya stok batu bara. Ia menyebut pembangkit-pembangkit tersebut membutuhkan pasokan batu bara berkalori 5.000 atau Medium Rank Coal (MRC).
Namun pernyataan itu langsung dibantah Yudhistira. Menurutnya, sebagian besar PLTU yang disebutkan justru merupakan pembangkit yang sejak awal dirancang menggunakan batu bara Low Rank Coal (LRC).
"Jelas itu pernyataan yang menyesatkan publik. Dia bilang Medium Rank Coal yang tidak tersedia, padahal mayoritas PLTU yang dia sebut merupakan PLTU program 10.000 MW yang memang didesain memakai Low Rank Coal. Jadi alasan itu patut dipertanyakan," pungkasnya.
