Jakarta, MI – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan serius dalam pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) oleh Perum Bulog.
Kebijakan pengadaan dan penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan dinilai menyebabkan penumpukan stok, penurunan kualitas beras, hingga membebani negara dengan tambahan biaya pengelolaan sebesar Rp76.443.505.408,94.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Ketahanan Pangan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 pada Perum Bulog dan Instansi Terkait, Nomor 77/LHP/DJPKN-VII/PBN.01/03/2026, tertanggal 9 Maret 2026, sebagaimana dokumen yang diperoleh Monitorindonesia.com, Sabtu (27/6/2026).
Dalam laporannya, BPK menyatakan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras PSO telah mengakibatkan Perum Bulog menanggung peningkatan biaya pengelolaan CBP sepanjang 2025 hingga mencapai Rp76,44 miliar.
"Beras merupakan komoditas utama program ketahanan pangan nasional. Namun manajemen persediaan yang dilakukan untuk menjaga kualitas beras belum berjalan efektif sehingga berdampak pada meningkatnya biaya pengelolaan," demikian dikutip dari LHP BPK.
BPK mencatat, stok beras PSO melonjak drastis dari 1.479.306 ton pada akhir 2023 menjadi 3.029.858 ton per 30 September 2025. Lonjakan tersebut dipicu kebijakan penugasan impor oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang meningkatkan pengadaan hingga 4,6 juta ton sepanjang 2024, sementara penyaluran SPHP dan Bantuan Pangan justru tertunda.
Akibatnya, gudang Bulog dipenuhi beras yang tersimpan melampaui batas waktu ideal sehingga kualitasnya terus menurun.
BPK menegaskan kondisi tersebut meningkatkan risiko penurunan mutu, susut simpan, kesalahan pencatatan, hingga membengkaknya biaya perawatan.
"Pengujian atas dokumen, permintaan keterangan kepada pihak terkait, serta pemeriksaan fisik di lapangan menunjukkan adanya permasalahan pengelolaan persediaan beras PSO," tulis BPK.
Lembaga auditor negara itu menemukan sedikitnya tiga persoalan utama, yakni:
1. Penumpukan persediaan beras PSO melampaui batas waktu simpan yang mengakibatkan penurunan mutu dan susut.
2. Kemasan beras HGL tidak memuat data informatif sehingga menyulitkan pemantauan umur dan kualitas stok.
3. Peningkatan biaya perawatan beras yang telah lama disimpan mencapai Rp27.447.355.511.
Selain biaya perawatan, BPK juga menghitung potensi kerugian lainnya berupa biaya susut simpan sebesar Rp40.681.258.464, biaya susut reprocess Rp5.727.200.433,94, serta biaya reprocess Rp2.587.691.000.
BPK menilai kondisi tersebut dipicu oleh sejumlah kelemahan manajemen.
Pertama, Bapanas memberikan penugasan pengadaan dalam jumlah besar, tetapi penyaluran SPHP dan Bantuan Pangan mengalami penundaan sehingga stok terus menumpuk.
Kedua, Direksi Perum Bulog dinilai kurang cermat menyetujui penyaluran stok yang telah melampaui batas waktu simpan.
Ketiga, Kepala Divisi Manajemen Logistik Bulog disebut tidak optimal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi stok di gudang.
Keempat, Kepala Divisi Manajemen Mutu juga dinilai kurang cermat mengawasi implementasi standar operasional mengenai kemasan beras HGL.
BPK memperingatkan kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat penerima Bantuan Pangan dan konsumen SPHP menerima beras dengan kualitas yang telah menurun, sekaligus meningkatkan beban biaya pengelolaan yang harus ditanggung negara.
Atas temuan itu, BPK merekomendasikan Dewan Pengawas Perum Bulog memberikan peringatan kepada Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik terkait penyaluran stok beras PSO yang telah melampaui batas waktu simpan.
Selain itu, Direksi Bulog diminta segera berkoordinasi dengan Bapanas agar terdapat kepastian target penyaluran SPHP dan Bantuan Pangan, memerintahkan Kepala Divisi Manajemen Logistik menyalurkan stok berdasarkan hasil evaluasi kondisi riil di gudang, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Divisi Manajemen Mutu agar penggunaan kemasan beras HGL memenuhi standar operasional perusahaan.
