Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menuntaskan analisis laporan penolakan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pemberian amplop ndari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby. Namun, di balik penutupan perkara pada aspek pencegahan, KPK menegaskan penyidikan dugaan suap justru masih terus berjalan.
Dengan kata lain, laporan gratifikasi Raja Juli memang telah dinyatakan selesai atau case closed di ranah pencegahan. Akan tetapi, asal-usul uang, motif pemberian, hingga kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana korupsi masih menjadi fokus penyidik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi dan analisis terhadap laporan yang disampaikan Raja Juli.
"KPK melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisisnya terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhut," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menurut Budi, proses analisis tersebut rampung dalam waktu kurang dari dua pekan, jauh lebih cepat dari batas maksimal 30 hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan.
Meski demikian, KPK menolak membuka hasil analisis kepada publik. Sesuai mekanisme, hasil verifikasi hanya disampaikan kepada pelapor, dalam hal ini Raja Juli Antoni.
Perkom Baru Jadi Dasar Analisis
Budi menjelaskan proses penanganan laporan mengacu pada Peraturan KPK (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026 yang merevisi Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
Dalam regulasi terbaru tersebut, terdapat ketentuan bahwa laporan gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 14 Perkom Nomor 1 Tahun 2026, yang antara lain menyebut laporan tidak dilanjutkan apabila objek gratifikasi diduga terkait tindak pidana korupsi atau perkara yang sedang diproses aparat penegak hukum.
"Salah satu basis analisis memang Pasal 14 yang menyebut laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga terkait suatu tindak pidana korupsi," kata Budi.
Namun, ia menegaskan KPK tidak dapat mengungkap kesimpulan analisis tersebut karena menjadi hak pelapor.
KPK menegaskan penutupan laporan gratifikasi tidak berarti seluruh persoalan telah berakhir.
"Di pencegahan terkait laporan gratifikasi Pak Menhut ini sudah case closed. Sedangkan di penindakan masih akan terus didalami keterkaitannya," ujar Budi.
Penyidik kini menelusuri konstruksi perkara, termasuk dugaan aliran uang yang disebut berasal dari pengumpulan dana oleh Bupati Kuansing sebelum akhirnya diberikan kepada Menteri Kehutanan.
"Maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik," tambahnya.
Sebelumnya, Raja Juli Antoni menyatakan amplop yang ditinggalkan Suhardiman Amby telah dikembalikan sekitar 17 hari sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Ia menjelaskan pertemuan dengan Suhardiman berlangsung secara resmi di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026, berdasarkan surat permohonan audiensi dari Pemerintah Kabupaten Kuansing.
Menurut Raja Juli, setelah pertemuan selesai, ia baru mengetahui ada amplop yang ditinggalkan dan langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya tanpa membuka isi amplop tersebut.
"Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak atas amplop tersebut," ujar Raja Juli dalam keterangan tertulis.
Bupati Kuansing Sudah Jadi Tersangka
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles sebagai tersangka.
Selain dugaan suap jabatan, Suhardiman juga dijerat dalam dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas.
Ketiga tersangka telah ditahan selama 20 hari hingga 20 Juli 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Suhardiman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Zulkarnain dan Ardiles dijerat Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Intinya, laporan gratifikasi Raja Juli memang telah ditutup di jalur pencegahan. Namun, dugaan suap yang melatarbelakangi pemberian amplop tersebut belum selesai.
Justru, penyidik KPK kini memburu jawaban paling penting: siapa penggagas pemberian uang itu, untuk tujuan apa, dan apakah terdapat unsur korupsi yang lebih luas.
