Jakarta, MI – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Pemalang terus menyeret orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan Bupati Anom Widiyantoro.
Setelah menjalani pemeriksaan maraton selama belasan jam, tujuh pejabat dan orang-orang dekat kepala daerah tersebut langsung diboyong ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Mereka diberangkatkan menggunakan bus usai diperiksa penyidik di Polres Pemalang. Langkah itu memperkuat dugaan bahwa KPK tengah mendalami konstruksi perkara yang tidak hanya berkaitan dengan dugaan suap proyek, tetapi juga praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Dari informasi yang dihimpun, tujuh orang yang dibawa ke Jakarta terdiri dari Sekretaris Daerah Pemalang Bagus Sutopo, Ketua TP PKK sekaligus istri Bupati Noor Faizah Maenofie, Camat Pemalang Prasetyo Widyatmoko, orang kepercayaan bupati Haris Jayantaka, Kepala DPUPR Joko Tri Asmoro, ajudan Ketua TP PKK Fera, serta Kabag Umum Setda Pemalang Eko Daryanto.
Masuknya nama-nama yang selama ini berada di lingkaran inti pemerintahan memperlihatkan bahwa penyidikan KPK telah menjangkau jajaran strategis Pemkab Pemalang. Pemeriksaan terhadap mereka diyakini bertujuan mengurai aliran uang, peran masing-masing pihak, hingga kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.
Sementara itu, Kepala Disdikpora Pemalang Supaat yang juga diperiksa selama sekitar 12 jam tidak ikut diberangkatkan ke Jakarta. Ia mengaku penyidik menggali berbagai informasi terkait tugas, kewenangan, serta sejumlah kegiatan di dinas yang dipimpinnya. Namun, ia enggan mengungkap secara rinci materi pemeriksaan.
Sebelumnya, KPK menyatakan OTT di Pemalang berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pemerintah serta praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan uang tunai lebih dari Rp2 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.
Dengan dibawanya tujuh pejabat tersebut ke Jakarta, penyidikan diperkirakan akan memasuki tahap yang lebih intensif.
KPK kini memiliki waktu untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang telah dikumpulkan.
