Jakarta, MI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan gratifikasi dari sektor pertambangan batu bara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari. Kali ini, penyidik memanggil Geisz Chalifah untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Pemeriksaan terhadap Geisz berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (29/7/2026). Langkah ini menunjukkan penyidik belum berhenti menelusuri aliran dana maupun pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara gratifikasi yang kini berkembang ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kehadiran Geisz memenuhi panggilan penyidik.
"Yang bersangkutan hadir dan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK," ujar Budi, Rabu (29/7/2026).
Selain Geisz, KPK juga memanggil seorang notaris, Sahdat Ginting, sebagai saksi dalam perkara yang sama. Namun, lembaga antirasuah itu belum mengungkap materi pemeriksaan maupun keterkaitan kedua saksi dengan konstruksi perkara yang sedang diusut.
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara gratifikasi yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Rita Widyasari. Mantan Bupati Kutai Kartanegara itu sebelumnya divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018 dan telah menjalani hukuman di Lapas Perempuan Pondok Bambu.
Dalam putusan pengadilan, Rita terbukti menerima gratifikasi senilai Rp110.720.440.000 serta suap sebesar Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek di wilayah Kutai Kartanegara.
Meski perkara pokok telah diputus, KPK masih memburu jejak aset dan aliran dana yang diduga berasal dari hasil gratifikasi tersebut melalui penyidikan dugaan TPPU.
Pemanggilan saksi-saksi baru menjadi sinyal bahwa pengusutan kasus batu bara ini belum berakhir dan masih berpotensi menyeret fakta maupun pihak lain yang diduga berkaitan dengan dugaan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi.
