Jakarta, MI – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat perang melawan praktik pencurian ikan di perairan Indonesia. Sepanjang 2026, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berhasil menangkap 92 kapal yang diduga melakukan illegal fishing di sejumlah wilayah strategis.
Operasi penindakan dilakukan di kawasan yang selama ini menjadi titik rawan aktivitas penangkapan ikan ilegal, mulai dari Laut Natuna Utara, Selat Malaka, perairan Sulawesi Utara, Samudra Pasifik, hingga Laut Arafura.
Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono, mengatakan operasi tersebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp360 miliar.
"Fokus pengawasan kami berada di Natuna Utara, Selat Malaka, Sulawesi Utara, Pasifik hingga Arafura. Dari operasi yang dilakukan, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp360 miliar," ujar Pung.
Menurutnya, jumlah kapal yang ditangkap tahun ini memang lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, kondisi tersebut justru menjadi indikator meningkatnya kepatuhan terhadap hukum dan semakin kuatnya efek jera bagi pelaku pencurian ikan, baik kapal asing maupun domestik.
"Dibanding tahun lalu jumlah kapal yang kami amankan menurun. Ini menjadi nilai positif karena masyarakat semakin sadar hukum, sementara kapal-kapal asing dari negara tetangga kini semakin takut memasuki wilayah perairan Indonesia untuk melakukan pencurian ikan," katanya.
KKP menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan di seluruh wilayah perairan nasional guna menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Penegakan hukum juga akan diperkuat untuk memastikan sumber daya kelautan tetap terlindungi dari praktik eksploitasi ilegal.
"Kami akan terus memperkuat patroli dan penegakan hukum agar praktik illegal fishing dapat ditekan, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan nasional," tegas Pung.
Pemerintah menilai konsistensi pengawasan di wilayah perbatasan laut menjadi kunci dalam melindungi kekayaan laut Indonesia, sekaligus memberikan kepastian bagi nelayan yang menjalankan aktivitas penangkapan ikan secara legal.**
