KPK Jemput Paksa Eks Mentan Syahrul! Kuasa Hukum Lakukan Hal ini

Rizky Amin

Diperbarui 12 Oktober 2023 22:44 WIB

KPK Jemput Paksa Eks Mentan Syahrul! Kuasa Hukum Lakukan Hal ini

Jakarta, MI - Kuasa hukum eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Febri Diansyah mengaku bahwa sebelum kliennya dijemput paksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang ada surat panggilan yang diterima di bekas rumah dinas politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu yakni pada Jum'at (13/10) besok. "Kami koordinasi dengan penyidik untuk sampaikan bahwa pak Syahrul koperatif terhadap proses hukum ini dan konfirm akan memenuhi panggilan KPK besok pada hari Jum'at," ungkap mantan Jubir KPK itu di Gedung KPK, Kamis (12/10) malam. "Jadi sudah ada konfirmasi yang tim hukum sampaikan pada bagian penyidikan KPK. Namun saya nggak tahu yang terjadi malam ini kenapa. Izinkan kami tim hukum untuk koordinasi dahulu," timpalnya. Febri Diansyah juga mengaku belum dapat informasi kalau kliennya dijemput paksa oleh KPK, Kamis (12/10) malam ini. "Saya masih cek info tersebut, namun kami akan datang ke KPK malam ini untuk mengkonfirmasi lebih lanjut. Apakah benar dilakukan penangkapan tersebut?" tukas Febri Diansyah. Adapun penjemputan paksa terhadap Syahrul Yasin Limpo ini pasca ditetapkan jadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Syahrul Yasin Limpo ditetapkan sebagai tersangka bersama dua anak buahnya yakni, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat Mesin Pertanian, Muhammad Hatta (MH). Syahrul Yasin Limpo diduga menginstruksikan Kasdi dan Hatta untuk mengumpulkan uang terkait promosi jabatan di Kementan. Adapun, harga yang dipatok untuk para eselon I agar mendapatkan jabatan di Kementan yakni kisaran 4.000 hingga 10.000 dollar Amerika Serikat atau setara ratusan juta rupiah. Syahrul Limpo diduga aktor tertinggi yang memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan uang promosi jabatan tersebut. Kasus ini bermula ketika Syahrul Yasin Limpo membuat kebijakan personal terkait adanya pungutan maupun setoran di antaranya dari ASN internal Kementan. Pungutan atau setoran tersebut dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya. Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan KPK, sumber uang yang digunakan para eselon di antaranya berasal dari realisasi anggaran Kementan yang sudah di mark up. Diduga, para eselon mengumpulkan uang dari para pengusaha yang mendapat proyek di Kementan Alhasil, ada harga yang dipatok oleh Syahrul Yasin Limpo dan dua anak buahnya tersebut. Syahrul Yasin Limpo diduga telah menerima sejumlah uang melalui Kasdi dan Hatta. KPK menyebut Kasdi dan Hatta sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari Syahrul Yasin Limpo. Mereka disinyalir menerima uang secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. (An) #KPK Jemput Paksa Eks Mentan Syahrul

Topik:

KPK Febri Diansyah Korupsi Kementan KPK Jemput Paksa Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo

KPK Jemput Paksa Eks Mentan Syahrul! Kuasa Hukum Lakukan Hal ini

Berita Sebelumnya

Eks Mentan Syahrul Langsung Dijebloskan ke Rutan?

Berita Selanjutnya

Lulus Cumlaude, Richard M Nainggolan Sandang Gelar Doktor Hukum dari UKI

Berita Terkait

Nah Lho! Sampai Detik Ini, KPK Belum Temukan SK Pencabutan 4 IUP Tambang di Raja Ampat

Komut PT Inti Alasindo Energi Arso Sadewo jadi Tersangka Korupsi Jual Beli Gas PT PGN

Pakar Hukum Desak KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Manajer Operasional AMPHURI Gugi Harry

KPK Periksa Direktur PT Hajar Aswad Mubaroq Retno Anugerah terkait Korupsi Kuota Haji

Tri Winarto, Direktur PT Firdaus Mulia Abadi Diperiksa KPK soal Korupsi Kuota Haji

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K