Ombudsman Dorong Pemerintah Tetapkan Kasus Gagal Ginjal Akut Sebagai Kejadian Luar Biasa

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 25 Oktober 2022 17:08 WIB
Jakarta, MI - Ombudsman RI memandang bahwa lonjakan kasus gangguan ginjal akut yang menyerang anak-anak membutuhkan ketegasan pemerintah untuk menetapkan kasus itu sebagai kejadian luar biasa (KLB). Menurut Ombudsman kasus gangguan ginjal akut itu tidak bisa ditangani dengan cara-cara yang biasa, sehingga pemerintah harus memandang kasus itu sebagai masalah krusial dan extra ordinary yang membutuhkan cara-cara penanganan yang luar biasa. "Kami sangat mendorong agar pemerintah menetapkan status penanganan kasus ini sebagai kejadian luar biasa," kata Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, (25/10). Dengan begitu, Ombudsman RI meminta pemerintah untuk memahami filosofi kebijakan dan situasi darurat yang terjadi dari regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan. "Jangan kemudian kita pada satu sisi korban terus berjatuhan, sementara di sisi lain kita terus berpolemik dan berdebat apakah ini sudah tepat untuk dikenakan status penanganan sebagai suatu kejadian yang luar biasa," bebernya. Alasan Ombudsman meminta penetapan kasus gangguan ginjal akut itu sebagai kejadian luar biasa, timbul pemenuhan standar pelayanan publik, termasuk pelayanan pemeriksaan laboratorium sampai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selain itu, dengan terbentuk satuan tugas khusus dalam penanganan kasus gangguan ginjal akut, untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antara pemerintahan daerah dengan BPJS Kesehatan terkait pembiayaan pasien. "Penetapan kejadian luar biasa itu meningkatkan sosialisasi dalam rangka pencegahan kasus gangguan ginjal akut sampai ke tingkat desa, akses informasi yang tepat, cepat, dan tuntas, serta ketersediaan obat gangguan ginjal akut dan penggunaannya bagi pasien BPJS Kesehatan," pungkasnya. Diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus gangguan ginjal akut misterius (acute kidney injury/AKI) di Indonesia sudah mencapai 255 kasus yang tersebar di 26 Provinsi per 24 Oktober 2022. Sedangkan angka kematian akibat keracunan obat ini mencapai 143 anak dan balita. (MI/Aan).

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Berikut Daftar Lengkap Obat Sirup Aman Menurut BPOM!

Berita Selanjutnya

Daftar 156 Obat Sirup yang Aman untuk Diresepkan

Berita Terkait

Nusantara
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) secara resmi menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres untuk Jalan Tol Bogor–Serpong via Parung, Jumat (3/10). (Foto: Zul Sikumbang)

PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) Tandatangani PPJT Ruas Bogor – Serpong (via Parung)

8 jam yang lalu

Hukum
Peradi Cabang Sukadana Bekerjasama dengan Universitas Islam Metro Lampung (Foto: Dok MI)

Legal Opinion: Dari Pendapat Hukum Menuju Pilar Kebenaran dan Keadilan

8 jam yang lalu

Nasional
PP 45/2025 Dinilai jadi Ancaman Masa Depan Industri Sawit Indonesia (Foto: Ist)

Sawit Nasional Tercekik: PP 45/2025 Bisa Lumpuhkan Industri

9 jam yang lalu

Hukum
Roby bersama kedua orang tuanya di depan gedung Polres Jakarta Timur (Jaktim)) (Foto: Dok MI/Aan)

Menanti Tersangka Dugaan Pemalsuan Data yang Dilaporkan Warga Jatinegara

9 jam yang lalu

Nasional
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) secara resmi menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres untuk Jalan Tol Bogor–Serpong via Parung, Jumat (3/10). (Foto: Zul Sikumbang)

Implementasi PU608, Menteri Dody: Tol Bogor–Serpong Perkuat Konektivitas Jabodetabek dan Pertumbuhan Ekonomi

9 jam yang lalu

Nasional
Menteri Mukhtarudin saat menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Foto. KemenP2MI)

Mukhtarudin dan Gubernur Jabar Sepakat Perkuat Vokasi untuk Pekerja Migran

10 jam yang lalu