Pengamat Politik Yakin Partai Golkar Tak Akan Bergabung ke Koalisi NasDem

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 29 Maret 2023 00:31 WIB
Jakarta, MI- Momen buka puasa bersama atau bukber yang digelar di kantor DPP Partai NasDem, Sabtu (25/3/2023) memantik beragam spekulasi. Pasalnya, kehadiran Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi tanda tanya di tengah Partai Golkar yang sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan PPP dan PAN. Pengamat Politik Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Silvanus Alvin menilai, kehadiran Airlangga dalam momen buka puasa bersama tersebut tidak memengaruhi posisi partai Golkar. Ia meyakini bahwa partai Golkar tak akan bergabung dengan koalisi NasDem. “Dalam pengamatan saya, Golkar rasanya tidak akan bergabung ke NasDem,” kata Alvin, Selasa (28/3/2023). Alvin menjabarkan sejumlah alasan dibalik keyakinannya bahwa partai Golkar tak mungkin bergabung dengan koalisi bentukan NasDem. Salah satunya, kata dia, lantaran partai Golkar merupakan partai besar di Indonesia. Golkar juga memiliki harga diri yang cukup tinggi untuk menjadi poros atau pusat koalisi. “Tentunya mereka membuka bila ada yang mau bergabung, tapi bukan mereka yang bergabung ke koalisi lainnya,” jelas Alvin. Situasi tersebut, kata Alvin, didukung dengan posisi NasDem yang saat ini sudah menetapkan Anies Baswedan sebagai kandidat capres. Sementara, lanjut dia, Golkar juga masih berjuang untuk memantapkan Airlangga jadi capres. “Jadi masing-masing partai sudah memiliki posisi dan sikap yang rasanya sukar untuk direvisi kecil kemungkinannya terjadi,” tandas Alvin. Diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan soal peluang koalisi besar usai menghadiri undangan buka puasa bersama Partai NasDem. Airlangga mengatakan, koalisi yang semakin besar bakal semakin bagus. "Koalisi kan makin besar makin bagus," kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2023).

Topik:

Golkar tak akan bergabung ke koalisi nasdem

Berita Sebelumnya

Pimpinan Komisi II DPR Sebut Putusan Bawaslu Soal Partai Prima Bisa Ganggu Tahapan Pemilu 2024

Berita Selanjutnya

Tanggapi Wacana Duet Prabowo-Ganjar, Bambang Pacul: Kader PDIP Harus Tegak Lurus Perintah Megawati