Geger di Awal, Hilang di Akhir: Nihil Tersangka hingga Macet di Kejagung
Infografis, MI - Gaungnya keras saat diumumkan. Angkanya bikin publik terperangah. Tapi setelah sorotan mereda, banyak perkara besar justru seperti menguap. Penetapan tersangka mandek, proses hukum melambat, sementara kerugian negara yang disebut-sebut nilainya fantastis belum berujung kepastian hukum.
Berikut perkara-perkara yang disebut publik mandek di Kejagung sebagaimana dirangkum Monitorindonesia.com, Minggu (8/2/2026):
Kasus dugaan korupsi dana sawit di BPDPKS untuk periode 2020–2022 dengan nilai kerugian yang disebut mencapai Rp179 triliun. Penyidikan diumumkan sejak 7 September 2023, namun hingga kini belum ada tersangka yang diumumkan secara resmi.
Perkara dugaan korupsi proyek tower transmisi di PLN periode 2016–2017 senilai Rp2,25 triliun juga masih tanpa penetapan tersangka, meski penyidikan telah berjalan sejak 14 Juli 2022.
Kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti di Kementerian Kominfo sebelumnya menyeret banyak pihak. Namun muncul sorotan publik soal arah pengembangan perkara lanjutan, termasuk isu dugaan aliran dana yang sempat disebut dalam persidangan, yang hingga kini belum berkembang menjadi babak hukum baru.
Dalam perkara dugaan korupsi SKEBP impor daging sapi di PT Surveyor Indonesia periode 2019–2020, nilai kerugian disebut lebih dari Rp200 miliar. Sejauh ini baru tiga orang yang dijerat sebagai tersangka, sementara konstruksi perkara dinilai publik belum menyentuh keseluruhan pihak yang diduga terlibat.
Nama petinggi Sugar Group Companies ikut terseret dalam pusaran dugaan suap dan TPPU yang berkaitan dengan perkara lain. Beberapa pihak telah diperiksa sebagai saksi dan sempat dikenai pencegahan ke luar negeri. Namun pada saat yang sama, Kejagung juga membuka penyelidikan berbeda terkait penerbitan izin HGU anak usaha SGC di lahan milik TNI AU di Lampung, membuat fokus penanganan perkara ini dinilai publik terpecah.
Perkara dugaan korupsi tata kelola sawit dalam kawasan hutan periode 2015–2024 juga masih panjang jalannya. Penyidik telah menggeledah kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sejumlah lokasi lain, termasuk rumah mantan menteri Siti Nurbaya Bakar. Puluhan saksi diperiksa, tetapi belum ada penetapan tersangka yang diumumkan.
Kasus dugaan korupsi pagar laut di Tangerang turut disorot setelah penggeledahan dilakukan di sejumlah kantor dan rumah pejabat pertanahan daerah yang berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional. Namun kelanjutan penetapan pihak yang bertanggung jawab masih dinantikan.
Dalam perkara impor gula di Kementerian Perdagangan RI periode 2015–2023 dengan nilai kerugian Rp578 miliar, sejumlah vonis sudah dijatuhkan kepada pelaku dari unsur swasta. Mantan menteri perdagangan Thomas Trikasih Lembong sempat divonis, namun kemudian mendapat abolisi dari pemerintah. Perkembangan ini memicu perdebatan publik soal konsistensi arah pemberantasan korupsi.
Kasus dugaan korupsi pengurangan pajak periode 2016–2020 juga masih di tahap audit. Sejumlah pejabat pajak dan konsultan telah dicegah ke luar negeri, tetapi proses hukumnya belum masuk ke tahap penetapan tersangka secara terbuka. Sorotan publik menguat setelah nama pengusaha besar disebut lolos dari pencegahan.
Rangkaian perkara ini memperlihatkan pola yang sama: menggelegar di awal, redup di tengah jalan. Publik kini menunggu, apakah deretan kasus besar ini akan benar-benar berujung di pengadilan, atau kembali menjadi catatan panjang tentang perkara besar yang hilang arah.
