Pengadaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) Kemenkes Diduga Rugikan Negara Rp95 Miliar, LSM FORBI PPKM Desak Kejaksaan Agung Usut

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 7 September 2023 10:40 WIB
Jakarta, MI - Tahun Anggaran 2021, semasa Covid-19 menyerang, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan mengadakan jutaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag). Salah satu perusahaan yang telah tayang di ekatalog ditunjuk Kemenkes untuk mengadakan RDT-Ag tersebut adalah PT SBI, melalui distributornya PT ZPN, menawarkan Rapid test Merk Biosensor. Belakangan, pengadaan tersebut diduga beraroma korupsi. Nilainya tidak tanggung-tanggung mencapai hingga Rp 95 miliar. Dugaan korupsi tersebut telah dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Rakyat Bicara Peduli Pembangunan Dan Kesehatan Masyarakat (LSM FORBI PPKM), kepada Kejaksaan Agung Bidang Pidana Khusus. Harapannya, dugaan kerugian Negara sebesar Rp 95 miliar dalam pengadaan Rapid Diagnostik Test Antigen (RDT-Ag Tahap II) Tahun 2021 pada Kemenkes diusut tuntas. “Kami telah melaporkan dugaan kerugian Negara tersebut berikut bukti bukti pendukung sejak 8 Maret 2023. Kedatangan kami untuk mendesak penyidik untuk mengusut kasus tersebut. Bukti pendukung sangat kuat. Tidak ada alasan penyidik menghentikan pemeriksaan. Kami akan kawal terus,” ujar Ketua Umum LSM FORBI PPKM, Mikler Gultom kepada Monitorindonesia.com, Kamis (7/9). Dikatakan, direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan memesan RDT-Ag merk Biosensor dari PT SBI melalui distributornya PT ZPN sebanyak 3.009.325 test Tahun 2021 saat Covid 19 mengganas. Harganya, Rp 81.986 per tes termasuk PPN atau Rp 74.538 sebelum PPN. Harga inilah yang dituding oleh LSM FORBI PPKM terjadi permahalan harga. Sehingga berpotensi merugikan Negara Rp 95 miliar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Dunia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Anak dan Wanita (UNICEF) turut membantu Indonesia mengatasi Covid-19. Kedua organisasi dunia itu tercatat menyumbang RDT Ag merk Biosensor kepada Indonesia. Namun menurut Mikler Gultom, harganya jauh dibawah harga kontrak PT ZPN kepada pemerintah. “Harga RDT-Ag Merk Biosensor bantuan Hibah WHO dan UNICEF hanya Rp 41.239 dan Rp 42.952. Sangat jauh dibawah harga Biosensor yang dijual oleh PT SBI atau PT ZPN kepada Kemenkes sebesar Rp 81.986 per tes termasuk PPN atau Rp 74.538 sebelum PPN. Inilah yang kami desak untuk diusut oleh Kejaksaan Agung Pidana Khusus,” lanjut Mikler Gultom. Ditambahkan, PT CUL, perusahaan lain yang ditunjuk Kemenkes dalam Pengadaan RDT Ag, diduga beralamat fiktif. Surat yang dikirim lewat Pos, tidak sampai ke PT CUL. Surat kembali ke kantor LSM FORBI PPKM. “Saat kami survey, alamatnya ditenmukan. Tapi kantor PT CUL tidak ada. Diduga ‘fiktif.’ Tidak ada kantor perusahaan pada alamat yang tertera di ekatalog. Padahal kontraknya mencapai hingga Rp 117 miliar (1,5 juta test). Hal ini juga harus diusut oleh JAMPIDSUS,” desak Mikler Gultom.

Topik:

Kejagung Kemenkes Rapid Diagnostic Test Antigen LSM FORBI PPKM

Berita Sebelumnya

Batu Bara dalam Pusaran Mafia Proyek, Perusahaan Kontraktor di Jakarta Menang Tender Pembangunan Kantor Bupati Meski Sudah Black List

Berita Selanjutnya

Bantahan Bos PT Asiana Technologies Lestary Poltak Sitinjak Soal Pemberitaan Saringan Sampah Jakarta

Berita Terkait

Hukum
Kapuspekum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Ist)

Kejagung Respons Bantahan Kubu Nadiem soal Grup WA 'Mas Menteri Core Team': Buktikan di Persidangan

21 jam yang lalu

Hukum
Mantan Dirjen Bea dan Cukai, Askolani (Foto: Istimewa)

Kejagung Buka Peluang Panggil Eks Dirjen Bea dan Cukai Askolani Terkait Kasus Ekspor POME

27 Oktober 2025 13:14 WIB

Hukum
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2023 di Jakarta, Selasa (14/03/2023)

Kejagung Didesak Periksa Eks Dirjen Bea Cukai Askolani terkait Korupsi POME

27 Oktober 2025 11:46 WIB

Hukum
Mantan Dirjen Bea Cukai Askolani (Foto: Dok MI/Antara)

Dugaan Korupsi POME Terjadi Era Dirjen Bea Cukai Askolani, Ini Sosoknya

27 Oktober 2025 00:59 WIB

Hukum
Ayaka Suites Hotel (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Kejagung Berkali-kali "Garap" Petinggi Ayaka Suites Hotel, Ada Apa Nih?

26 Oktober 2025 23:51 WIB

Hukum
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025. (Foto: Dok MI/BPMI Setpres)

Kejaksaan Harus Koreksi Diri

26 Oktober 2025 23:27 WIB