Waka MPR: Rumah Singgah Dukung Pemerataan Pelayanan Kesehatan
![Reina Laura](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
![Waka MPR: Rumah Singgah Dukung Pemerataan Pelayanan Kesehatan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat [Foto: Doc. MPR]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/17450b13-fbaa-4a70-89e5-c58f0fd09f67.jpg)
Jakarta, MI - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat mengatakan, keberadaan rumah singgah dalam rangkaian rangkaian pelayanan, khususnya penderita kanker bisa menjadi unsur pendukung bagi pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia.
Dia mengatakan upaya untuk memperkecil jarak pada pelayanan kesehatan, termasuk bagi penderita kanker harus diwujudkan. Sehingga menurutnya kerja sama pemerintah dan swasta serta komitmen negara yang kuat, sangat dibutuhkan dalam pemerataan akses layanan kesehatan melalui pemenuhan penunjang.
"Bagaimana kita dihadapkan pada situasi munculnya ketimpangan akses pelayanan yang menjadi hambatan dalam proses pengobatan kanker," kata Lestari di Jakarta, Senin (5/2).
Menurutnya, ketimpangan akses pelayanan itu diakibatkan keterbatasan rumah sakit, dengan fasilitas yang memadai bagi penderita kanker.
Berdasarkan catatan yang dia dapatkan, di Indonesia hanya terdapat 714 unit rumah sakit (RS) dengan sarana kemoterapi, 507 unit RS dengan onkologi board, dan 35 RS dengan sarana radioterapi.
Data tersebut, menurut dia, belum termasuk fasilitas lain yang memenuhi prasyarat standar pelayanan minimal, dalam bidang kesehatan seperti rumah singgah.
Untuk itu, dia mengatakan perlu ada desakan kepada pemangku kebijakan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik, bagi penderita kanker melalui ketersediaan rumah singgah yang terjangkau merupakan hal yang sangat penting.
Pasalnya walaupun angka kasus kanker dianggap kecil, menurutnya tingkat kesembuhannya masih rendah meski sudah ada bantuan, dan juga tertangani oleh BPJS Kesehatan.
Selain itu, menurut dia, beban masyarakat bukan sekadar biaya pengobatan saja, melainkan juga soal keterjangkauan. Dia menilai, kehadiran rumah singgah yang terjangkau bagi penderita kanker, di setiap layanan kesehatan sangat membantu.
Legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Tengah itu mengatakan "close the care gap" sebagai satu semangat, pada peringatan Hari Kanker Sedunia untuk memperbaiki mutu layanan kesehatan itu, harus direalisasikan segera melalui upaya memberikan tantangan kepada mereka yang berkuasa.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Proyek DAU Pemprov Malut Terancam Gagal, SPD Belum Terbit, Proses Tender Tersendat Plt Kepala BPBJ Provinsi Maluku Utara, Abdul Farid Hasan (Foto: MI/RD)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/plt-kepala-bpbj-provinsi-maluku-utara-abdul-farid-hasan-foto-mird-1.webp)
Proyek DAU Pemprov Malut Terancam Gagal, SPD Belum Terbit, Proses Tender Tersendat
1 hari yang lalu
![Penahanan Imran Jakub oleh KPK Bakal Picu Reformasi Besar-besaran, Pejabat Lain Siap Menyusul? Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir (Foto: MI/RD)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pj-gubernur-maluku-utara-samsuddin-a-kadir-1.webp)
Penahanan Imran Jakub oleh KPK Bakal Picu Reformasi Besar-besaran, Pejabat Lain Siap Menyusul?
6 Juli 2024 02:33 WIB
![Pemprov Malut Bersinergi dengan Ombudsman RI, Targetkan Zona Hijau dalam Pelayanan Publik Pj Gubernur Malut Samsuddin A. Kadir melakukan pertemuan dengan Ombudsman RI, di kediaman dinas gubernur, di Ternate, Kamis (4/7/2024) (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pj-gubernur-malut-samsuddin-a-kadir-melakukan-pertemuan-dengan-ombudsman-ri-di-kediaman-dinas-gubernur-di-ternate-kamis-472024.webp)
Pemprov Malut Bersinergi dengan Ombudsman RI, Targetkan Zona Hijau dalam Pelayanan Publik
4 Juli 2024 23:57 WIB
![Pengendalian Anggaran Proyek DAU: SPD Jadi Syarat Utama Tender di Pemprov Malut Plt Kepala BPBJ Setdaprov Malut, Abdul Farid Hasan (Foto: MI/RD)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/abdul-farid-2.webp)
Pengendalian Anggaran Proyek DAU: SPD Jadi Syarat Utama Tender di Pemprov Malut
4 Juli 2024 15:33 WIB
![Pemprov Malut Siap Melesatkan UMKM dan Pariwisata Lokal dengan Peluncuran Gernas BBI dan BBWI 2024 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Nurlaila Muhammad (jilbab hitam) pose bersama dengan pejabat teras Kemendesa PDTT, serta peserta kegiatan lainnya (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/staf-ahli-bidang-kemasyarakatan-dan-sdm-nurlaila-muhammad-jilbab-hitam-pose-bersama-dengan-pejabat-teras-kemendesa-pdtt-serta-peserta-kegiatan-lainnya.webp)
Pemprov Malut Siap Melesatkan UMKM dan Pariwisata Lokal dengan Peluncuran Gernas BBI dan BBWI 2024
4 Juli 2024 11:34 WIB
![Pemprov Malut Perkuat Upaya Anti Korupsi: BPBJ Tandatangani Pakta Integritas E-Purchasing dengan Lima OPD Utama Penandatanganan Pakta Integritas antara BPBJ dan 5 OPD di lingkup Pemprov Malut (Foto: MI/RD)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/penandatanganan-pakta-integritas-antara-bpbj-dan-5-opd-di-lingkup-pemprov-malut.webp)
Pemprov Malut Perkuat Upaya Anti Korupsi: BPBJ Tandatangani Pakta Integritas E-Purchasing dengan Lima OPD Utama
3 Juli 2024 21:10 WIB