Jakarta, MI– Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap fakta mencengangkan soal ketimpangan pendapatan dokter di Indonesia. Di satu sisi, ada dokter yang mampu mengantongi penghasilan hingga miliaran rupiah setiap bulan. Namun di sisi lain, masih ada dokter yang hanya menerima pendapatan ratusan ribu rupiah, bahkan disebut setara penghasilan tukang parkir.
Pernyataan itu disampaikan Budi saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (25/6/2026). Menurutnya, kesenjangan ekonomi di kalangan tenaga medis telah mencapai tingkat yang sangat ekstrem dan membutuhkan pembenahan serius.
"Ada yang dapatnya sebulan miliaran, ada juga yang dapatnya seperti tukang parkir, hanya ratusan ribu rupiah," ujar Budi.
Menkes menilai jurang pendapatan tersebut menjadi salah satu persoalan paling mencolok dalam sistem kesehatan nasional. Bahkan, perbedaan penghasilan antara dokter yang berada di lapisan teratas dan terbawah bisa mencapai ribuan kali lipat.
"Ini salah satu bidang yang gap-nya sangat tinggi. Mungkin bisa ribuan kali antara yang paling atas dan paling bawah," katanya.
Budi mencontohkan, dokter spesialis dengan latar belakang pendidikan yang sama bisa menerima penghasilan yang sangat berbeda hanya karena lokasi penugasan mereka. Ada dokter yang memperoleh tunjangan puluhan juta rupiah setiap bulan, sementara dokter lain di daerah tertentu hanya menerima jutaan bahkan sekitar satu juta rupiah.
Ia mengungkapkan adanya dokter gigi di Indragiri, Riau, yang hanya mendapatkan tunjangan sekitar Rp1 juta per bulan, sedangkan dokter di daerah lain bisa memperoleh hingga Rp30 juta. Begitu pula dokter spesialis yang ada yang menerima pendapatan Rp80 juta per bulan, sementara rekannya hanya memperoleh sekitar Rp3 juta.
Menurut Budi, ketimpangan ini tidak hanya dipicu faktor lokasi penempatan, tetapi juga praktik penguasaan Surat Izin Praktik (SIP) oleh sejumlah dokter senior. Banyak dokter lama yang memegang beberapa SIP sekaligus di berbagai fasilitas kesehatan, sehingga mempersempit peluang dokter muda untuk masuk dan berkembang.
"Ada dokter yang SIP-nya tiga. Dokter muda mau masuk tidak bisa karena sudah terisi dokter-dokter lama. Padahal mereka mungkin tidak bekerja penuh, tetapi penghasilannya bisa 3.000 kali lebih besar dibanding dokter baru," tegasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Budi, tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan, tetapi juga berdampak pada pemerataan layanan kesehatan. Di tengah kelebihan dokter di sejumlah kota besar, masih banyak puskesmas dan fasilitas kesehatan di daerah yang kekurangan tenaga medis.
Karena itu, Kementerian Kesehatan mendorong penataan sistem distribusi dokter, mekanisme perizinan praktik, hingga kebijakan tunjangan agar tidak terjadi ketimpangan yang semakin lebar.
"Ini yang pelan-pelan harus kita tata. Memang tidak semuanya menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan, sehingga perlu koordinasi dengan berbagai pihak," ujar Budi.**
