HIPPI DKI Jakarta Nilai Penunjukan Heru Budi Hartono Gantikan Anies Sesuai Harapan Pelaku Usaha

Jakarta, MI - Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menilai penunjukan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan sudah sangat tepat, sesuai harapan pelaku usaha. Menurut Sarman, sebagai pejabat yang pernah berkarier di Pemprov DKI Jakarta, tentu sudah pasti memahami karateristik kota Jakarta sebagai Kota jasa. "Pak Heru pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, dari sisi leadership sudah memiliki kapabilitas yang mumpuni," jelas Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah itu dalam keterangannya, Minggu (9/10). Artinya, lanjut Sarman, nanti ketika memulai tugas sebagai Penjabat Gubernur tidak perlu adaptasi atau penyesuaian lagi. "Sudah langsung bisa bekerja, karena sudah mengenal birokrasi Pemprov DKI Jakarta dari dari tingkat Provinsi, Walikota, Kecamatan dan Kelurahan," katanya. Sarman memastikan, sebagai Kasetpres komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian terkait serta Forkopinda, semakin efektif dan produktif untuk kelancaran berbagai program pembangunan kota Jakarta. Sarman menambahkan, bahwa fokus utama dan prioritas yang harus dilakukan Pj. Gubernur DKI Jakarta adalah mengawal proses pemulihan ekonomi Jakarta ditengah turbulensi perekonomian nasional dan global. Mengingat Jakarta disamping sebagai ibukota Negara dan pusat Pemerintahan juga menjadi pusat ekonomi dan keuangan nasional yang memberikan kontribusi dan penyokong terhadap perekonomian nasional . "Dilihat dari Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Jakarta menyumbang 17 persen dari PDB Nasional yang menjadikan Jakarta sebagai penyumbang terbesar PDB Indonesia, jauh diatas provinsi lain," ungkapnya. Kemudian, disektor keuangan Jakarta memegang peranan penting karena outstanding kredit di Jakarta mencapai 29 persen dari kredit nasional dan simpanan masyarakat mencapai 49 persen dari total simpanan nasional. Selain itu, transaksi non tunai mencapai 40 persen dari total transaksi sebesar 7.361 triliun. "Ekonomi Jakarta juga didominasi sektor keuangan, persewaan, usaha jasa, perdagangan, hotel, restoran, industri pengolahan dan pariwisata," bebernya. Besarnya kekuatan ekonomi Jakarta menjadikannya sebagai magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya diberbagai sektor. Tahun 202, nilai investasi asing yang masuk ke Jakarta mencapai USD 4,82 miliar, sedangkan investasi dalam negeri mencapai 9,26 triliun. Mengingat ekonomi Jakarta yang sangat strategis, maka pelaku usaha berharap agar Pj. Gubernur dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha sehingga target pertumbuhan ekonomi Jakarta 2022 di kisaran 5,3-6,1% (yoy) dapat tercapai. Sehingga diharapkan dapat mampu menekan laju angka pengangguran yang saat ini diangka 8% dan kemiskinan diangka 4,69%. "Kita berharap berbagai kebijakan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," harapnya. Sehingga, tambah dia, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dan adanya komunikasi secara berkala dengan para pelaku usaha untuk mendengar berbagai masukan, saran dan pandangan. "Selanjutnya dapat di implementasikan dalam sebuah kebijakan agar berbagai sektor usaha yang menggerakkan perekonomian Jakarta tumbuh positif dan produktif," jelasnya. Lebih lanjut, Sarman menjelaskan, bahwa dalam memasuki masa transisi perpindahan Ibukota ke Kalimantan ke depan, pelaku usaha berharap agar dilibatkan dalam menyusun blueprint yang menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi nasional. Termasuk dalam merevisi UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta yang segera berproses. "Semoga dibawah kepemimpinan pak Heru sebagai Pj. Gubernur, proses pemulihan perekonomian Jakarta berjalan baik, mampu bertahan ditengah gejolak ekonomi nasional dan global yang tidak pasti," pungkasnya.