Ferdinand Hutahaean: Pejabat Era Anies Mindsetnya Sudah Salah, Copot Saja!

Jakarta, MI - Pegiat Media Sosial, Ferdinand Hutahaean meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera singkirkan seluruh pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) DKI era pemerintahan Anies Baswedan. Ferdinand mengatakan hampir dapat dipastikan bahwa pejabat-pejabat dalam era pemerintahan Anies tersebut sudah terkontaminasi sehingga perlu untuk di copot dari jabatannya. Pasalnya, para pejabat tersebut akan menjadi duri dalam daging dalam kebijakan yang akan diterapkan Pj Gubernur. "Mereka para pejabat lama yang dilantik Anies tentu mindset-nya sudah salah arah dan terkontaminasi kebijakan buruk Anies. Mereka tidak akan mampu beradaptasi dengan kebijakan baru Heru maka mereka semua harus dievaluasi, amputasi, copot dan ganti dengan pejabat baru yang lebih bisa kerja sama dengan Pj Gubernur serta memahami target kebijakannya," kata Ferdinand dalam keterangannya, Kamis, (20/10). Menurut pegiat sosial media ini, ada banyak pejabat yang semestinya harus diganti dalam era pemerintahan Pj Gubernur Heru Budi yakni, kepala dinas dan jajarannya, direksi BUMD hingga komisaris layak untuk dievaluasi. "Ada banyak Kepala Dinas, contohnya Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan yang terkait langsung dengan banjir dan kemacetan. Selain itu para Direksi BUMD dan Komisaris yang diangkat Anies karena nepotisme. Ini harus segera diganti," imbuhnya. Ferdinand juga mengungkapkan, beberapa instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus diselesaikan oleh Pj Gubernur, yakni persoalan banjir dan macet. Sementara eks Gubernur DKI Anies tampak tak melakukan upaya apa pun untuk menyelesaikan persoalan tersebut. "Dua masalah ini adalah masalah terbesar kota Jakarta dan sekaligus menjadi ancaman bagi masyarakat dan sayangnya mantan Gubernur Anies Baswedan tampak tidak melakukan upaya yang benar menyelesaikan masalah ini bahkan cenderung kebijakannya justru menambah keruwetan Jakarta," tuturnya. Dia berpendapat, ini merupakan salah satu kecerobohan yang dilakukan Anies Baswedan dalam mengambil kebijakan. Dalam penanggulangan banjir, sambungnya, Anies malah mengubah kebijakan dari normalisasi kali menjadi naturalisasi. "Anies tampak tidak paham bahwa naturalisasi kali itu tidak cocok di perkotaan yang membutuhkan kali yang normal dan tidak meluap, maka harus diturap dan dinormalisasi alirannya," kata dia. "Sekali lagi Anies mengambil kebijakan yang salah soal ini. Maka menjadi wajar kalau Presiden Jokowi memerintahkan secara khusus Pj Gubernur Heru untuk menanggulangi kedua masalah ini," pungkasnya.