Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jakarta Berpotensi Tanpa Wali Kota dan Bupati

Jakarta, MI - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan, Jakarta Nantinya tak lagi mempunyai Wali Kota dan Bupati setelah Ibu Kota pindah ke Kalimantan Timur. Hal itu diungkapkan Suharso, usai melakukan pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/11). Namun, Suharso menuturkan Jakarta tetap dipimpin oleh Gubernur. "Jadi sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang Gubernur dan kemudian tidak perlu ada Bupati atau Wali Kota. Bahkan pemikiran kami ke depan adalah bagaimana ada struktur organisasi yang lebih lincah,” kata Suharso kepada wartawan. Selama persiapan perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, Pemerintah Pusat akan mempersiapkan aturan terkait kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Pemprov DKI, seusai tak lagi jadi Ibu Kota Negara. "Nantinya Jakarta bisa mengambil kewenangan-kewenangan untuk kebutuhannya tanpa disibukkan dengan sesuatu yang tidak diperlukan. Misalnya bagaimana relasinya dengan kementerian dan lembaga yang lain," ujarnya. Lebih lanjut, ia menegaskan Jakarta akan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi ke depannya. "Tetapi yang penting bahwa Jakarta tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi dan menjadi salah satu Center dan itu saya kira tidak perlu diingkari dan dirisaukan. Bahkan kita akan membangun jauh lebih baik lagi Jakarta," pungkasnya. Sebelumnya, Pj Gubernur Heru Budi Hartono mengungkapkan pertemuannya dengan Menteri Bappenas, guna membahas kelanjutan Jakarta setelah nantinya Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan Timur. "Ada pembahasan dengan Bappenas RI terkait dengan Jakarta ke depan, serta membahas rencana tata ruang wilayah, dan tentu harus bersinergi dengan Bappenas. Ini adalah berbagai masukan yang bagus, antara lain agar DKI Jakarta tata kotanya tetap berjalan dengan baik,” kata Heru kepada wartawan. Heru juga menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan masukan dari Suharso agar bisa mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan. "Pak Menteri memberikan arahan untuk mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan. Dan yang terakhir kami diminta untuk membuat tim-tim kecil untuk bisa membahas detail tata ruang selanjutnya,” pungkasnya.