Plt Dirjen KI Razilu Apresiasi Keberhasilan Tahun 2022 dan Targetkan Kinerja DJKI 2023

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 29 November 2022 00:21 WIB
Jakarta, MI - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI), Razilu, mengapresiasi keberhasilan jajarannya dalam meningkatkan permohonan kekayaan intelektual (KI). Pada tahun 2022, terdapat kenaikan sebanyak 6,2 persen pada permohonan KI jalur umum dan 7,9 persen pada permohonan jalur UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dibanding tahun 2021. “Saya sangat berterima kasih dan bangga atas capaian-capaian DJKI tahun ini. Namun saya mengimbau rekan-rekan untuk tidak terlena dan terus memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat,” kata Razilu pada Evaluasi Kinerja DJKI Kemenkumham Tahun 2022 di InterContinental Jakarta Pondok Indah, Jakarta, Senin (28/11). Dia menuturkan pada tahun 2021, permohonan KI umum mencapai 202 ribuan dan meningkat menjadi 190 ribuan pada tahun 2022. Pada permohonan KI dari UMKM pada tahun sebelumnya, DJKI mencatat terdapat 62 ribu permohonan kemudian meningkat menjadi lebih dari 67 ribu pada tahun 2022. Tak hanya itu, penanganan pelanggaran KI pada tahun 2022 juga mencapai 40 kasus. Sebanyak 29 kasus sedang diselidiki, 9 kasus dimediasi, dan dua sisanya diberikan surat penetapan penghentian penyidikan. “Kita juga menutup 1.326 situs ilegal yang telah melanggar kekayaan intelektual,” ujar Razilu. Tidak sampai di situ saja, DJKI juga telah berhasil menggelar program-program andalan. Kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) di 33 provinsi dan dihadiri lebih dari 40 ribu peserta. DJKI juga telah memberikan sertifikasi pada 77 pusat perbelanjaan di 25 provinsi yang taat pada peraturan KI di Indonesia. Kemudian, kegiatan Yasonna Mendengar dan Roving Seminar Kekayaan Intelektual telah digelar di empat kota besar dan melibatkan seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta pemerintah daerah. DJKI Mengajar, Patent Drafting Camp, dan IP Marketplace juga telah sukses diselenggarakan. “DJKI juga telah menyelenggarakan IP Talks: POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta) sepanjang tahun karena tahun 2023 adalah Tahun Hak Cipta. Kita juga sudah menyelenggarakan IP Tourism serta menjalankan POP HC yang membuat pencatatan hak cipta kita ikut meningkat,” jelas Razilu. Permohonan melalui POP HC, telah memperlihatkan peningkatan. Per 8 November 2022, pencatatan hak cipta telah mencapai 85.545. Angka ini merupakan telah melebihi perolehan tahun sebelumnya yaitu 83.279. Pada tahun 2022 ini, DJKI juga berhasil meraih Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Indeks Kepuasan Masyarakat DJKI juga naik dari 3,39 tahun lalu menjadi 3,46 pada 2022. DJKI juga mendapatkan TOP Digital Implementation 2022 level 5 Stars. Razilu juga mendapatkan penghargaan sebagai TOP Leader on Digital Implementation 2022. Target DJKI tahun 2023 DJKI Kemenkumham membagi program andalan pada tahun 2023 dalam empat cluster besar. Pada cluster pertama, DJKI memiliki misi untuk meningkatkan permohonan KI sebesar 17 persen. Untuk itu, DJKI mencanangkan Tahun 2023 yang akan datang sebagai Tahun Merek. Razilu mengatakan, penetapan tematik bagi rezim merek didasarkan pada fakta bahwa ekonomi nasional ditopang oleh pelaku usaha UMKM di mana produk UMKM sangat berkaitan dengan branding dari produk yang dijualnya. “Tahun 2023 sebagai Tahun Merek Nasional dengan Tema Membangun Kesadaran Cinta dan Bangga Merek Indonesia. Ini melihat tren bangkitnya ekonomi nasional pasca pandemi yang dirintis oleh UMKM. Kami ingin berikan dukungan,” terangnya. Untuk mendukung tahun tematik kali ini, target kinerja yang diampu DJKI juga akan bermuatan pada fokus peningkatan permohonan KI nasional atau dari dalam negeri terutama dari rezim Merek dengan didukung gerakan One Village One Brand (satu wilayah satu merek). Selain itu, DJKI juga masih akan menjalankan program Safari Menteri Hukum dan HAM, MIC, dan DJKI Aktif Belajar Mengajar. Razilu mengungkapkan pada cluster kedua, DJKI ingin meningkatkan jumlah KI nasional yang dillindungi sebesar 8 persen. Untuk mendukung misi ini, DJKI memiliki program Drafting Patent Camp, Geographical Indication Promoting Camp, Indonesia IP Academy, Persiapan Pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024, dan Prioritas Nasional KI Komunal. “Pada cluster keempat, kami ingin 99 persen permohonan KI selesai. Oleh karena itu, kami luncurkan aplikasi POP (Persetujuan Otomatis Perpanjangan) Merek. Kami juga akan terapkan ISO 9001:2015 untuk standar jaminan mutu, serta ISO 27001 untuk manajemen anti penyuapan,” ujar Razilu. Lebih lanjut, pada cluster terakhir, DJKI menargetkan untuk menyelesaikan seluruh aduan pelanggaran KI melalui program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI. “Saya berharap, melalui pelaksanaan dari program-program unggulan tersebut dapat memicu peningkatan permohonan KI serta upaya membumikan ekosistem KI nasional,” harapnya. Sementara itu, Sekretaris DJKI Kemenkumham, Sucipto, mengatakan kegiatan evaluasi kerja ini merupakan kegiatan tahunan untuk menjaga dan meningkatkan nilai-nilai akuntabilitas. Kegiatan ini merupakan wadah untuk memonitor capaian kinerja, melaksanakan evaluasi atas capaian kinerja dan menyusun serta merumuskan langkah-langkah kebijakan program dan kegiatan tahun 2023. [caption id="attachment_505195" align="alignnone" width="300"] Sekretaris DJKI Kemenkumham, Sucipto. (MI/Berkam)[/caption] “Dalam kesempatan ini kami mengajak jajaran untuk tetap semangat dalam pemenuhan sisa Target Kinerja DJKI Tahun 2022 terutama dalam kurun waktu satu bulan ke depan,” ujar Sucipto. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan seluruh pimpinan tinggi, pejabat administrator, koordinator, pejabat pengawas, sub koordinator, perwakilan jabatan fungsional teknis, perwakilan pelaksana, PPNPN di lingkungan DJKI, serta narasumber serta tamu undangan dalam evaluasi kinerja ini yang diikuti oleh 750 peserta baik secara daring maupun luring. (MI/Berkam) #Plt Dirjen KI Razilu

Topik:

DJKI

Berita Sebelumnya

DJKI Luncurkan 3 Fitur Baru Aplikasi Layanan Kekayaan Intelektual

Berita Selanjutnya

Ditlantas Polda Metro Jaya Kembali Berlakukan Tilang Manual