Kepala BKD DKI Maria Qibtia Bungkam atas Kecerobohannya Terlantarkan CPNS Angkatan 2020

Jakarta, MI - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Maria Qibtia dan Sekda Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali bungkam atas kecerobohannya menelantarkan CPNS Angkatan 2020. Maria ketika dikonfirmasi wartawan terkait surat edaran yang diterbitkannya terhadap nasib ribuan CPNS 2020, enggan memberikan tanggapan. Bahkan, pesan elektronik yang dikirimkan Monitor Indonesia ke nomor ponselnya enggan menjawabnya. Maria Qibtia diketahui, telah membuat Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang penurunan Jabatan Fungsional Teknis para PNS angkatan 2020 per bulan Oktober 2022. Surat edaran itu juga telah ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Dwi Rio Sambodo turut menyoroti aturan Sekretaris daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang semena-mena mengganti formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) angkatan tahun 2020. Menurut Rio, sapaan akrabnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan peraturan kepala BKN tentang pengangkatan CPNS Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020. Atas dasar keputusan tersebut yang telah ditetapkan oleh kepala BKN tersebut, lanjut Rio, Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Sekda melalui BKD memproses SK CPNS Pemprov DKI dengan SK Gubernur. “CPNS yang telah mengikuti latihan dasar sebagai syarat mendapatkan PNS 100% ditempatkan sesuai dengan formasi yang CPNS lamar. Namun, kenyataannya PNS ini tidak dtitempatkan pada formasi yang sesuai lamaran,” kata Rio kepada Monitor Indonesia, Kamis (24/11). Akibat aturan Sekda itu, tambah Rio, rata-rata pendapatan PNS yang baru pun berkurang Rp 4,2 juta per bulan. “Bahkan, terjadi penurunan jabatan dengan latar belakang akademis D3 ditempatkan pada posisi dengan latar belakang akademis SMA. Latar Belakang Sarjana dengan jabatan fungsional teknis “Teknis Ahli” diturunkan menjadi administrasi ahli,” jelas Rio. Untuk itu, Rio berharap, Pemerintah melakukan sosialisasi ulang dan rekontrak, agar para PNS yang memiliki lataran belakang akedemis bisa mendapatkan haknya sesuai dengan fungsionalnya. “Dilakukan sosialisasi ulang lagi dan rekontrak lagi,” demikian ujar Rio. Sebelumnya, Sekda Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali dan BKD telah menelantarkan CPNS angkatan tahun 2020. Hal itu terjadi karena formasi jabatan CPNS tak sesuai dengan yang disiapkan sebelumnya. Pada penerimaan tahun 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah melaksanakan seleksi pengadaan CPNS, untuk formasi jabatan teknis tertentu dan telah mengumumkan hasil berdasarkan pengumuman Sekda Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil pengumuman seleksi tersebut, awalnya dilaksanakan pemberkasan oleh para pelamar lulus seleksi sesuai proses formasi yang telah mengikuti beberapa tahapan, yaitu seleksi administrasi, seleksi kemampuan dasar (SKD) melalui CAT. Selanjutnya bagi yang lulus CAT dengan passing grade akan diadakan perengkingan, yaitu sebanyak 3 kali untuk formasi yang berhak mengikuti seleksi kemampuan bidang (SKB). Setelah diadakan SKB, selanjutnya telah ditetapkan CPNS yang lulus sesuai formasi. Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan CPNS daerah yang lulus pada seleksi pengadaan CPNS pemerintah provinsi DKI Jakarta tahun 2020 ke BKN untuk mendapatkan nomor induk pegawai (NIP). Dengan dasar usulan tersebut, kepala BKN telah mengeluarkan Peraturan kepala BKN tentang pengangkatan CPNS Pemprov DKI Jakarta tahun 2020. Selanjutnya dengan dasar keputusan yang telah ditetapkan oleh BKN, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Sekda melalui Badan kepegawaian daerah (BKD) memproses SK CPNS pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan Keputusan Gubernur. Setelah keluar SK gubernur tentang penerapan CPNS pemerintah provinsi DKI Jakarta sesuai formasi, sehingga para CPNS mengabdi selama kurang lebih 2 tahun telah mengikuti latihan dasar (latsar) sebagai syarat untuk mendapatkan PNS 100 persen. Setelah dikeluarkannya SK PNS para pegawai tersebut, secara otomatis akan ditempatkan pada formasi jabatan yg dilamar oleh masing-masing PNS pada saat melamar formasi. “Anehnya, kami PNS yang baru diangkat bukan malah ditempatkan pada formasi yang dilamar. Tetapi malah grade nya diturunkan,” ujar seorang PNS angakatan tahun 2020, yang enggan disebut namanya kepada Monitor Indonesia di Balaikota Jakarta, Selasa (22/11). Dia mencontohkan, yang dilamar CPNS adalah formasi pengola dengan pendidikan D3 dengan jabatan fungsional teknisnya adalah Teknis Terampil, malah ditempatkan di jabatan pendidikan SMA dengan jabatan fungsional teknis jadi administrasi terampil. Begitu juga dengan tingkat pendidikan sarjana dengan jabatan fungsional teknis “teknis ahli” malah diturunkan jadi administrasi ahli. Adapun jabatan fungsional baru yang diberikan itu berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta melalui Kepala BKD Provinsi DKI JakartaTahun 2022. Dalam hal ini, menurut sumber Monitor Indonesia tersebut, jelas-jelas pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melanggar konstitusi. Karena secara prosedural telah melanggar aturan perundang-undangan. “Harusnya seorang Sekda harus bijak dan memahami konstitusi. Bahwa peraturan kepala BKN itu lebih tinggi hirarkinya dari keputusan gubernur, dan keputusan gubernur lebih tinggi dari Surat Edaran Sekretaris Daerah. Ini kok malah jomplang,” ujar dia heran. DKI sebagai barometer untuk pemerintah provinsi lain di Indonesia seharusnya tidak buta hukum, undang-undang dan buta Peraturan. Akibat aturan Sekda itu, rata-rata pendapatan PNS yang baru pun berkurang Rp 4,2 juta per bulan. Sejak terbit SK ribuan PNS DKI per 1 Oktober 2022 formasi PNS sampai sekarang belum jelas. “Surat edaran Sekda itu jelas melanggar hukum,” katanya. Sementara menurut informasi yang dihimpun Monitor Indonesia, formasi jafung itu waktu pengumuman pengadaan CPNS adalah untuk mengisi formasi jafung yang ada. Terapi seiring berjalannya waktu. Para kepala sub bagian kepegawaian SKPD/UKPD mengisi jafung itu dengan PNS yang lama yang mungkin penyesuaian ijasah. Tapi anehnya, para Kasubbag kepegawaian hampir seluruh unit di DKI, mengisi jabatan itu tanpa mengingat adanya CPNS yang mau PNS yang sudah bekerja. Setelah CPNS itu menjadi PNS dengan tenggang waktu 2 tahun harus kembali ke jabatan yang dilamar saat melamar. Hal itu terjadi akibat adanya pembinaan kepala BKD terhadap para kasubbag tu/kepegawaian se-DKI Jakarta. Belum lagi para Kasubbag tata usaha/ kepegawaian semua bekerja sesuka hati dan bahkan tak ingin ada CPNS di depan mata. [Man]

Topik:

Kepala BKD DKI Maria Qibtia Bungkam atas Kecerobohannya Terlantarkan CPNS Angkatan 2020

Berita Sebelumnya

PDIP DPRD DKI Minta Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Rp 200 Ribu Harus Dipenuhi

Berita Selanjutnya

Pj Gubernur Heru Tendang Sekda DKI Marullah Matali

Berita Terkait

Mahfud MD Bongkar Dugaan Markup Proyek Kereta Cepat Whoosh: Biayanya 3 Kali Lipat dari China, Uangnya ke Mana?

Daftar Rekomendasi Saham Hari Ini, 16 Oktober 2025

Ramai Seruan ‘HRD Blacklist’ Lulusan SMAN 1 Cimarga usai Mogok Sekolah Bela Teman Merokok

Prabowo akan Pangkas BUMN dari 1.000 jadi 200

SIM Keliling Jakarta 16 Oktober 2025, Ini Lima Lokasinya

Sunat Dana BSPS Sumenep, 4 Tersangka Ini Masuk Sel Tahanan Kejati Jatim

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K