Kabar Baik, Pemprov DKI Jakarta Hapus Sanksi Adminitrasi Pajak Kendaraan Bermotor

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 18 Juli 2023 15:07 WIB
Jakarta, MI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Untuk diketahui, sanksi administrasi PKB dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat membayarkan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi yang dikeluarkan Bapenda DKI Jakarta terdiri dari tiga pokok, yakni penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk PKB dan BBNKB. Selanjutnya, penghapusan sanksi administrasi diberikan terhadap bunga atau denda tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem pajak daerah. Lalu, penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak mulai Kamis (22/6/2023) hingga 29 Desember 2023. Kepala Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta Morris Danny Siregar menjelaskan, kebijakan penghapusan sanksi administrasi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan dan insentif kepada masyarakat. Khususnya, mereka yang terdampak selama masa pandemi Covid-19. Melalui kebijakan itu, ia berharap dapat mendorong pendekatan yang lebih proaktif dalam pembayaran pajak bagi pemilik kendaraan. “Kami berharap, masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan positif tersebut untuk membayar PKB dan BBNKB tanpa denda,” kata Morris dalam keterangannya, Selasa (18/7). Morris menilai bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga dapat membentuk kesadaran yang lebih baik dalam membayar pajak di masa depan. Terlebih, Bapenda DKI Jakarta sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak. Selain itu, pemilik kendaraan turut berkontribusi dalam pembangunan Jakarta dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu. “Tanpa sanksi administrasi, masyarakat dapat membayar PKB dan BBNKB dengan lebih ringan,” tuturnya. (Sabam Pakpahan) #Pemprov DKI Jakarta Hapus Sanksi Adminitrasi Pajak Kendaraan Bermotor

Topik:

Pajak Pemprov DKI Jakarta Hapus Sanksi Adminitrasi Pajak Kendaraan Bermotor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Berita Sebelumnya

Pengadaan Masker Rp 200 Miliar, Kejati DKI Jakarta Ngapain?

Berita Selanjutnya

Suami yang Aniaya Istri Hamil 4 Bulan di Serpong Ditangkap

Berita Terkait

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

DJP Akui Coretax Belum Optimal, Janji Sistem Lancar dalam 3 Bulan

25 September 2025 19:13 WIB

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun (Foto: Ist)

DPR Dukung Percepatan Coretax untuk Modernisasi Pajak

25 September 2025 10:11 WIB

Hukum
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI/Aan)

KPK dan Kemenkeu Kejar Tunggakan Pajak Rp 60 T, 200 WP Sia-siap Saja!

24 September 2025 19:51 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Ist)

Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty: Insentif Orang Kibul-kibul

20 September 2025 09:35 WIB

Ekonomi
Buruh Minta Kenaikan Upah Tetap Jalan Meskipun Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak (Foto: Dok MI)

Buruh Tetap Desak Kenaikan Upah Meski Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak

18 September 2025 17:34 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI)

Purbaya Optimistis Dana Rp200 T di Bank Negara Dongkrak Pajak Rp100 T

16 September 2025 12:12 WIB