Tolak UMP DKI Naik 3,6 Persen, Buruh Mogok Nasional

Jakarta, MI - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan, pihaknya menolak kenaikan UMP DKI Tahun 2024 sebesar 3,6 persen atau setara Rp 165.583. Mereka siapkan aksi mogok. 

"Partai Buruh dan KSPI menolak kenaikan UMP DKI menggunakan PP No 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Menurut perhitungan kami, kenaikannya hanya 3,38 persen atau Rp165.583," kata Said Iqbal, Jakarta, Rabu (22/11).

Menurut Said Iqbal, PP 31 Tahun 2023 tentang Penhupahan, mengacu kepada omnibus law UU Cipta Kerja yang jelas-jelas ditolak Partai Buruh dan KSPI. Alasannya, kenaikan upah minimum hanya berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

“Di mana dalam PP 51/2023, indeks tertentu nilainya adalah 0,1 sampai dengan 0,3 yang disebut alpha," ujarnya.

Kenaikan UMP, lanjut Iqbal, diputuskan oleh para Gubernur lebih rendah dari kenaikan upah PNS, TNI/Polri sebesar 8 persen dan pensiunan 12 persen.

Dia pun membandingkan, dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil pada 2024 sebesar 8 persen. Di mana kenaikan upah buruh pada tahun depan, rata-rata di kisaran 3 persen.

“Ini aneh, di seluruh dunia, tidak ada kenaikan upah minimum pegawai negeri lebih tinggi daripada upah pegawai swasta,” jelasnya.

Sehingga, kata Said Iqbal, buruh meminta kenaikan UMP sebesar 15 persen, sangatlah wajar. Sebagai contoh, jika saat ini UMP DKI sebesar Rp4,9 juta, maka dengan kenaikan 15 persen, upah buruh pada 2024 naik menjadi Rp5,63 juta. 

Bukan naik 3,6 persen atau setara Rp165 ribu, sehingga menjadi Rp5,067 juta.

“Jika kenaikannya hanya 165 ribu, maka bisa dipastikan buruh bakal nombok. Beras saja naiknya 40 persen, telur 30 persen, transportasi 30 persen, sewa rumah 50 persen. Bahkan, BPS mengumumkan inflasi makanan lebih dari 25 persen,” ungkapnya.

Said Iqbal menyebut, Kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dipimpin Ida Fauziyah, hanya mementingkan dirinya sendiri. 

"Beliau saja naik gajinya enggak pakai alpha. Kok buruh diminta pakai alpha yang nilainya sama dengan 0,1 sampai 0,3,” tegasnya.

Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI menolak keras kenaikan UMP yang dimumkan pada, Selasa (21/11), termasuk kenaikan UMK yang akan diumumkan pada akhir November nanti.

Menyikapi hal itu, menurut Said Iqbal, mogok nasional sudah bisa dipastikan akan menjadi pilihan buruh. Mogok nasional ini akan diselenggarakan di antara tanggal 30 November sampai dengan 13 Desember, dengan melibatkan 5 juta buruh di 100 ribu lebih perusahaan akan berhenti operasi.  

"Aksi mogok nasional ini menggunakan dasar hukum yang jelas. Yakni UU No 9 Tahun 1998, tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh, dalam pasal 4, salah satu fungsi serikat adalah mengorganisir pemogokan," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 naik 3,6 persen menjadi Rp 5.067.381, Selasa (21/11).

"Hari ini Pemprov DKI telah menerbitkan UMP 2024. Dalam prosesnya, tentu pembahasannya di Dinas Tenaga Kerja," kata Heru di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/11).

Dijelaskan Heru, Pemprov DKI menetapkan alfa tertinggi, yakni 0,3, sesuai PP No. 51 Tahun 2023. 

"Pemda DKI tidak bisa melewati dari PP yang ditentukan. Jadi rupiahnya dari Rp 4,9 juta jadi Rp 5.067.381," tandasnya.