DPRD Minta Disdik DKI Klarifikasi Pemecatan 107 Guru Honorer
![Adelio Pratama](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/SL4jHdN9D0g7bLGXDlWMtJHvcfiIRRXOMdxoLPXe.jpg )
![DPRD DKI Jakarta Gedung DPRD DKI Jakarta (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/dprd-dki-jakarta.webp)
Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina akan meminta Dinas Pendidikan (Disdik) memberikan klarifikasi terkait pemutusan kontrak pada guru honorer di Jakarta pada Selasa (23/7/2024) mendatang.
Menurut dia, Dinas Pendidikan harus menjelaskan tujuan dan urgensinya penerapan sistem cleansing honor yang menyebabkan 107 guru honorer tak bisa mengajar lagi.
“Komisi E berencana akan memanggil Dinas Pendidikan minggu depan untuk mengklarifikasi apa yang sebetulnya terjadi,” ujar Elva di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Elva juga menyayangkan kebijakan Disdik ini tak melibatkan DPRD, sehingga tidak bisa memberi masukkan sebelum penerapan. “Kenapa harus dipecat? Cleansing juga tidak ada pemberitahuan kepada komisi E, jadi kami juga tidak terinformasi sama sekali,” tegas Elva.
Apalagi, menurut dia, keberadaan guru honorer sangat diperlukan karena tenaga pendidik belum mencukupi di sekolah negeri Jakarta. “Sebetulnya selama ini kan ada guru honorer di sekolah-sekolah, berarti keberadaan guru honorer dirasakan manfaatnya,” beber Elva.
Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menerima laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta diberhentikan sepihak oleh sekolah tempat mereka mengajar. Pemberhentian sepihak dilakukan bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada awal Juli 2024
Berita Sebelumnya
![DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Wacana Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Jangan Bisa Berencana Tapi Tidak Jadi Nyata Sekertaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, memberi perhatian kepada pendidikan anak keluarga tidak mampu. (Foto: Dok DPRD DKI Jakarta)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/sekertaris-komisi-e-dprd-dki-jakarta-jhonny-simanjuntak-memberi-perhatian-kepada-pendidikan-anak-keluarga-tidak-mampu.webp)
DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Wacana Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Jangan Bisa Berencana Tapi Tidak Jadi Nyata
21 jam yang lalu
![Wakadisdik DKI: Istilah "Ordal" dan Jual-Beli Kursi Tak Berkutik di PPDB Jakarta 2024 Anak sekolah. [Foto Antara]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anak-sekolah.webp)
Wakadisdik DKI: Istilah "Ordal" dan Jual-Beli Kursi Tak Berkutik di PPDB Jakarta 2024
8 Juli 2024 17:19 WIB
![KPK Diminta Telisik Realisasi Anggaran Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD DKI Jakarta Rp 1,8 Miliar DPRD DKI Jakarta (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/29c64a96-feb6-4a54-a160-5b3a88613168.jpg)
KPK Diminta Telisik Realisasi Anggaran Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD DKI Jakarta Rp 1,8 Miliar
17 Mei 2024 09:54 WIB
![17 Tahun Tidak Naik Tarif Transjakarta, Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov Dibahas Segera Ilustrasi - Sejak 2017 belum pernah naik tarif Bus Transjakarta.(Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/bus-transjakarta.webp)
17 Tahun Tidak Naik Tarif Transjakarta, Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov Dibahas Segera
15 Mei 2024 18:43 WIB
![Heru Budi Janji Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket, Tapi DPRD Keberatan Alokasi Upah Heru Budi Hartono (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/7b963401-10cf-4eb0-aef5-8d24342b1a06.jpg)
Heru Budi Janji Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket, Tapi DPRD Keberatan Alokasi Upah
10 Mei 2024 14:03 WIB
![Jumlah Kursi Terbatas, Tidak Ada Partai Bisa Usung Sendiri Cagub-Cawagub Pilkada DKI 2024 Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jln Kebon Sirih, Jakarta Pusat, tempat pelantikan Gubernur DKJ hasil Pilkada Gubernur DKI 2024 - 2029 (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ruang-rapat-paripurna-dprd-dki-jln-kebon-sirih-jakarta-pusat-tempat-pelantikan-gubernur-dkj-hasil-pilkada-gubernur-dki-2014-2029.webp)
Jumlah Kursi Terbatas, Tidak Ada Partai Bisa Usung Sendiri Cagub-Cawagub Pilkada DKI 2024
29 April 2024 18:13 WIB
![Anggota Komisi A DPRD DKI Dwi Rio Minta Kanwil BPN Beri Kejelasan Status Pengajuan PTSL Warga Dwi Rio Sambodo (Foto: MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/dwi-rio-sambodo.webp)
Anggota Komisi A DPRD DKI Dwi Rio Minta Kanwil BPN Beri Kejelasan Status Pengajuan PTSL Warga
22 April 2024 21:58 WIB