Jakarta, MI— Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pemerintah daerah penyangga tidak perlu ikut menanggung subsidi layanan Transjabodetabek. Namun, ia meminta daerah-daerah sekitar Jakarta berkontribusi melalui pembangunan dan perbaikan halte yang berada di wilayah masing-masing.
Menurut Pramono, keterlibatan daerah penyangga dalam penyediaan infrastruktur akan sangat membantu peningkatan layanan transportasi publik lintas wilayah yang setiap hari digunakan warga Jabodetabek.
"Kalau ada yang ingin membantu, minimal halte-haltenya lah. Kan halte-haltenya sebagian juga tidak di DKI Jakarta," kata Pramono, Kamis (11/6/2026).
Pramono menjelaskan, renovasi dan pembangunan halte di wilayah penyangga akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat yang menjadi pengguna utama layanan Transjabodetabek.
Menurutnya, Jakarta tidak mempermasalahkan apabila daerah penyangga tidak ikut menanggung subsidi operasional. Namun, dukungan terhadap fasilitas penunjang transportasi dinilai lebih realistis dan sangat dibutuhkan.
"Kalau haltenya diperbaiki, direnovasi, akan sangat membantu karena yang memanfaatkan halte-halte itu adalah warga di wilayah tersebut," ujarnya.
Di tengah wacana penyesuaian tarif, Pramono memastikan Pemprov DKI masih menyiapkan skema subsidi agar layanan Transjabodetabek tetap terjangkau masyarakat.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa seluruh tarif Transjabodetabek akan melonjak hingga Rp10.000 sampai Rp15.000.
Menurutnya, penyesuaian tarif hanya akan diterapkan pada rute-rute tertentu yang memiliki biaya operasional tinggi, seperti trayek jarak jauh maupun layanan menuju Bandara Soekarno-Hatta.
"Tidak semua Transjabodetabek kenaikannya akan tinggi. Saya tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam kondisi ekonomi saat ini," tegasnya.
Pramono menambahkan, Pemprov DKI bahkan sedang mengkaji penambahan kelompok masyarakat yang berhak menikmati layanan transportasi umum gratis.
Ia menegaskan kebijakan subsidi akan tetap berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, sementara kelompok yang lebih mampu dapat dikenakan tarif lebih tinggi.
"Yang tidak mampu gratis, yang mampu bayarnya sedikit lebih tinggi," katanya.
Sebelumnya, sejumlah kepala daerah penyangga, termasuk Wali Kota Bekasi, meminta agar subsidi Transjabodetabek tidak dikurangi karena layanan tersebut menjadi kebutuhan utama warga yang beraktivitas di Jakarta.
Meski demikian, Pramono menegaskan belum pernah ada pembahasan mengenai pembagian beban subsidi antara Jakarta dan daerah penyangga. Fokus utama saat ini adalah menjaga layanan tetap berjalan sekaligus memperkuat infrastruktur transportasi di seluruh kawasan Jabodetabek.**
