Jakarta, MI – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat pembangunan 11 rumah susun (rusun) baru sebagai upaya mengatasi keterbatasan lahan dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Dari belasan proyek tersebut, pembangunan Rusun Marunda Cluster C dan Rusun Rorotan IX menjadi prioritas yang akan segera dimulai.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembangunan dua kawasan rusun tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat.
"Dua yang akan dibangun dalam waktu dekat, yaitu Marunda Cluster C sebanyak lima tower dan Rorotan IX tujuh tower," ujar Pramono, Minggu (12/7/2026).
Pramono menjelaskan, Rusun Marunda Cluster C akan dibangun sebanyak lima tower, dengan satu tower dibiayai melalui APBD DKI Jakarta. Sementara itu, Rusun Rorotan IX akan memiliki tujuh tower, di mana dua tower di antaranya dibangun menggunakan dana APBD.
Selain dua proyek prioritas tersebut, pemerintah juga menyiapkan sembilan rusun lainnya yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta, yakni Muara Angke, Komarudin, Cakung Km 2, Tongkol Tahap III, Marunda A, Marunda B, Semper Cakung Drain, Bojong Indah, dan Daan Mogot Km 18.
Menurut Pramono, pembangunan rusun ini merupakan bagian dari sinergi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah.
"Nanti ada sembilan rusun lagi yang dibangun bersama-sama antara pemerintah pusat dengan Pemerintah DKI Jakarta di Jakarta," katanya.
Pemprov DKI berharap pembangunan hunian vertikal tersebut mampu menjadi solusi atas tingginya harga rumah dan semakin terbatasnya lahan di Ibu Kota, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.
"Saya berharap pembangunan rumah susun ini bisa menjawab kegelisahan, terutama bagi para pengantin muda untuk punya rumah di Jakarta," ujar Pramono.
Program pembangunan 11 rusun baru ini menjadi salah satu langkah strategis Pemprov DKI dalam meningkatkan penyediaan hunian terjangkau sekaligus mendorong penataan kawasan perkotaan yang lebih tertata, efisien, dan berkelanjutan.**
